JAKARTA – Pemerintah segera membentuk unit yang berfungsi sebagai pemantapan terhadap ideologi bangsa, Pancasila. Unit yang setara dengan kementerian negara ini langsung di bawah Presiden.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, banyak negara di dunia, termasuk negara-negara maju, saat ini sedang gelisah karena toleransi yang mulai terkoyak, solidaritas sosial yang mulai terbelah, dan ketertiban sosial yang terganggu.
Hal itu semakin membuat banyak negara goyah dalam mengelola keberagaman dan perbedaan.
Menurut Jokowi, dunia juga dihantui aksi terorisme, ekstremisme dan radikalisme. Berbagai negara di dunia sedang mencari referensi nilai-nilai dalam menghadapi tatanan dan tantangan itu.
“Di tengah kondisi dunia seperti itu kita bersyukur punya Pancasila,” kata Jokowi, saat membuka rapat terbatas mengenai pemantapan Pancasila, di kantor presiden, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/12/2016)..
Dia mengingatkan, Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah bangsa, tidak cukup hanya dibaca, diketahui, dihafalkan, atau sekadar menjadi simbol pemersatu bangsa. Penerimaan terhadap Pancasila juga seharusnya tidak berhenti pada slogan semata.
“Pancasila harus diamalkan, dikonkretkan, diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan dalam kehidupan sehari hari kita,” ujarnya.
Selain itu, Pancasila harus jadi ideologi yang bekerja, terlembagakan dalam sistem ekonomi, politik, sosial dan budaya. Dia yakin, hanya dengan itu Indonesia punya fondasi yang kokoh dalam menghadapi permasalahan bangsa.
“Oleh sebab itu, kita ingin membuat sebuah lembaga, sebuah unit pemantapan Pancasila di bawah presiden langsung,” ucap Jokowi.
Sementara itu, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Unit Kerja Presiden bidang Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP PIP) ini langsung di bawah Presiden dan mempunyai kedudukan setara kementerian negara.
“Organisasi ini kira-kira hampir sama dengan organisasi kepala staf kepresidenan. Yang memiliki kedudukan, hak keuangan, fasilitas, yang setara dengan menteri negara,” jelas Luhut, usai rapat terbatas.
Unit ini akan membantu presiden dalam mengoordinasikan, mensinkronisasikan, dan mengendalikan pelaksanaan ideologi Pancasila.
Tim akan berupaya mengimplementasikan nilai Pancasila melalui sekolah, lembaga pemerintahan, hingga organisasi kemasyarakatan.
Anggota Tim Perumus UKP PIP Yudi Latief menambahkan, selama ini pemerintah terlalu fokus kepada pembangunan di bidang infrastruktur fisik. Padahal, sebenarnya pembangunan infrastruktur nilai juga sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat.
“Kita sekarang baru menyadari kenyataan bahwa infrastruktur fisik saja tidak cukup. Tapi kita juga harus menguatkan infrastruktur nilai, supaya Indonesia bukan hanya bangun raganya tapi utamanya adalah bangun jiwanya,” terang Yudi. (goek)
