JAKARTA — Mantan Sekjen PDI Perjuangan Pramono Anung meyakini usulan program pembangunan daerah pemilihan atau dana aspirasi akan ditolak presiden. Sehingga dana aspirasi itu bakal tidak dibahas, apalagi dianggarkan dalam RAPBN 2016.
Dalam banyak kesempatan, ungkap anggota DPR RI itu, Presiden Joko Widodo menegaskan adanya pembagian kerja antara eksekutif dan legislatif. “Saya jadi yakin Presiden Jokowi takkan menyetujui program pembangunan dapil,” kata Pramono Anung, di gedung DPR, Jakarta, Kamis (25/6/2015) lalu.
Atas dasar itu, sebut Pramono Anung, PDI Perjuangan tidak akan melobi Presiden Jokowi lagi. “PDI Perjuangan sifatnya hanya akan bertemu untuk dengan resmi melaporkan penolakan kami,” jelas dia.
Anggota DPR, lanjut dia, sekarang pun telah memiliki hak budget untuk mengritisi dan mengarahkan alokasi anggaran. Dengan demikian, hak tersebut yang harusnya dimaksimalkan penggunaannya.
Berdasarkan peraturan DPR, program pembangunan dapil antara lain adalah penyediaan air bersih, pembangunan sanitasi, tempat ibadah, kantor desa, sarana olahraga, perbaikan jalan, rehabilitasi makam, dan alat tangkap perikanan.
Ditambahkan Pramono, program pembangunan dapil hanya akan memperluas kesenjangan antara daerah Jawa dan luar Jawa. “Wakil rakyat itu lebih banyak ada di Jawa, jadi dana akan lebih banyak mengalir bagi Jawa. Padahal, kita mempersoalkan pemerataan selama ini,” tuturnya. (goek/*)
