oleh

Pimpinan DPRD Lamongan Desak Pemkab Gratiskan Swab Antigen untuk Santri

-Legislatif-154 kali dibaca

LAMONGAN – Wakil Ketua DPRD Lamongan H Darwoto meminta pemkab untuk menggratiskan biaya tes swab antigen untuk para santri. Pasalnya, pasca libur lebaran para santri akan kembali nyantri atau menuntut ilmu dengan cara tinggal di pondok pesantren.

Menurut wakil rakyat dari PDI Perjuangan ini, fasilitasi tes swab gratis adalah untuk kesehatan anak-anak yang notabene warga Lamongan. Apalagi pandemi Covid-19 mengakibatkan kontraksi ekonomi yang berimbas pada menurunnya penghasilan sebagian besar rakyat, tak terkecuali wali santri.

“Alangkah bijaknya, Pemkab Lamongan hadir di tengah-tengah wali santri untuk menyediakan fasilitas swab antigen gratis. Sebab biaya untuk swab anti gen mencapai ratusan ribu rupiah,” ujar politisi asal Kecamatan Brondong ini.

Pak Dar, sapaan akrabnya, mengungkapkan, Pemkab Gresik, Malang dan Bondowoso mampu menyediakan fasilitas antigen gratis untuk santri yang akan kembali mukim di ponpes setelah libur lebaran.  

Hal serupa juga disampaikan sejawat Darwoto di Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lamongan, yakni Abdul Shomad.

“Seyogyanya pemerintah hadir di tengah kesulitan warganya. Apalagi krisis pandemi Covid-19 juga belum kunjung berakhir,” ucap Shomad.

Ketua Komisi D DPRD Lamongan ini menambahkan, kalau pemkab menyediakan fasilitas tes swab gratis bagi santri yang akan kembali ke pondok, maka bagi yang sudah terlanjur membayar, pemkab bisa segera mengembalikan biaya tersebut kepada wali santri.

“Mekanisme pengembalian biaya dengan cara menunjukkan kwitansi pembayaran swab antigen, sebelum pemkab benar-benar menyediakan fasilitias antigen gratis bagi santri,” pungkas Shomad.

Desakan dari Darwoto dan Shomad kepada pemkab sebagai upaya memperjuangkan keluhan yang ia terima dari wali santri. Bagi orang tua santri, kelengkapan administrasi berupa surat keterangan dari desa dan hasil tes swab antigen untuk anaknya yang akan kembali nyantri mengandung sejumlah nominal yang lumayan besar.

Kelengkapan administrasi tersebut menjadi persyaratan penting bagi santri khususnya yang akan menimba ilmu di luar kota. Keluhan dari wali santri juga disampaikan oleh pihak PCNU Lamongan yang diteruskan kepada pihak dewan. (ak/hs)