JAKARTA – PDI Perjuangan menegaskan akan melakukan koreksi terhadap sistem pemilu proporsional terbuka murni.

Sebab, sistem ini memicu tingginya biaya politik yang harus dikeluarkan para calon anggota legislatif (Caleg). Para caleg harus mengeluarkan ongkos politik yang besar untuk dapat memenuhi ambang jumlah suara yang disyaratkan agar terpilih.

Hal itu terungkap dalam diskusi jelang Kongres V PDI Perjuangan dengan tajuk Akankah PDI Perjuangan menang lagi di Pemilu 2024? di kantor DPP PDI Perjuangan Jalan Diponegoro No. 58, Menteng, kemarin.

“Hasilnya banyak caleg menang karena kaya atau banyak uang, bahkan mereka bisa mengalahkan kader-kader yang sudah berjuang untuk partai sejak lama, tapi tak punya uang,” kata Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Organisasi, Djarot Saiful Hidayat.

Pada kesempatan sama, Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Pembangungan Manusia dan Kebudayaan Andreas Hugo Pareira mengatakan sistem proporsional terbuka murni cenderung memicu persaingan tak sehat diantara sesama kader partai.

Bahkan karena lebih mengutamakan kemenangan pribadi, ada Caleg yang enggan memperjuangkan tujuan politik partai. “Contoh ada caleg yang enggan memperjuangkan capres partai, hanya karena dapilnya adalah basis dari capres lain. Ini banyak terjadi,” ungkap Andreas.

Sistem tertutup, sebutnya, bukan berarti membuat oligarki partai seperti orde baru. Indonesia yang semakin demokratis dan rakyatnya yang cerdas tidak mungkin membuat partai melakukan demikian.

“Karena kalau partai memilih anggota DPR karena KKN, ini akan beresiko tidak dipilih lagi. Orang tidak akan lihat partai tapi juga siapa-siapa yang akan dipilih oleh partai,” jelasnya.

Dia menambahkan, bahwa sistem tertutup membuat partai terbangun secara institusional. Mereka bisa memilih wakil rakyat yang loyal dan layak sehingga terbangun di internal dan untuk rakyat.

Dia sendiri merasakan betul kualitas anggota DPR yang secara pendidikan tinggi tapi kualitas tidak. Saat rapat, banyak anggota yang tidak disiplin dan diskusi tidak dinamis.

“Kita harus akui belum tentu orang yang diharapkan jadi itu kemudian jadi. Contoh ada kader PDIP kena OTT tiga tahun lalu. Saya kira tidak ada yang kenal dia sampai dia tertangkap,” jelasnya.

Sistem proporsional terbuka adalah sistem perwakilan yang memungkinkan pemilih turut serta dalam menentuan para anggota DPR melalui pemilihan. Berbeda dengan tertutup yang hanya partai menentukan siapa menjadi wakil rakyat.

Artinya, dengan sistem terbuka memungkinkan para caleg untuk bermain politik uang dan partai memilih mereka berdasarkan ketenaran. Sementara tertutup partai bebas memilih anggota DPR setelah partai dipastikan mendapat jumlah kursi berdasarkan perolehan suara.

Andreas mengatakan, kemungkinan besar hal ini akan dibahas dalam Kongres V PDI Perjuangan yang akan digelar di Bali pada 8-11 Agustus 2019.

Selain Djarot dan Andreas, narasumber lainnya dalam diskusi ini adalah pengamat politik dari  Indikator Politik Indonesia  Burhanudin Muhtadi serta Selebgram, Feby Elruby. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS