SURABAYA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur mendorong pemerintah provinsi (Pemprov) mengoptimalkan program Millenium Job Centre (MJC) di tengah banyaknya pemutusan hubungan kerja atau PHK.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Hj. Wara Sundari Renny Pramana, menilai program MJC belum mampu menjawab tantangan ketenagakerjaan secara fundamental di tengah maraknya kasus PHK.

Perempuan yang akrab disapa Bunda Renny ini mengatakan, meski dirancang sebagai platform pelatihan, pendampingan, dan akses kerja bagi generasi muda, MJC masih menghadapi sejumlah kelemahan.

“Program ini lebih banyak menekankan pelatihan digital dan kerja berbasis proyek dalam pengembangan hasil UMKM. Nnmun belum menyasar sektor riil seperti pertanian dsn industri manufaktur yang sejatinya menjadi penyerap tenaga kerja terbesar,” tegas Renny, Sabtu (20/9/2025).

Dia mengungkapkan, berdasarkan data BPS Jawa Timur per Februari 2025, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di provinsi ini mencapai 3,61 persen atau setara 894,5 ribu orang.

Angka ini memang menurun dibanding Agustus 2024 sebesar 4,19 persen, namun tetap menempatkan Jatim sebagai provinsi dengan jumlah pengangguran terbesar ketiga di Indonesia.

“Sehingga ini perlu disikapi. Dan program MJC harus menjadi salah satu upaya dalam mengatasi pengangguran terbuka,” tegas anggota Komisi E DPRD Jatim itu.

“Ingat MJC juga merupakan bagian dari program Nawa Bhakti Satya Jatim Kerja, yang tujuannya juga untuk memperluas lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi di Jawa Timur,” sambung dia.

Problem lain yang harus mendapat perhatian, sebut Renny, adalah soal jangkauan program. Peserta MJC masih didominasi kalangan muda perkotaan dengan akses internet dan perangkat memadai, sementara pemuda desa, lulusan SMK, dan pekerja korban PHK belum banyak tersentuh.

“Kalau tidak diperluas, MJC hanya akan dinikmati sebagian kelompok, bukan menjadi solusi menyeluruh bagi persoalan pengangguran di Jatim,” ujarnya.

Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti minimnya integrasi program MJC dengan roadmap ketenagakerjaan nasional. Padahal, sinkronisasi sangat penting agar MJC tidak berjalan sendiri, melainkan sejalan dengan target pembangunan pemerintah pusat.

Karena itu, Renny yang juga Bendahara DPD PDI Perjuangan Jatim itu juga merekomendasikan sejumlah langkah. Antara lain, mereorientasi program MJC agar lebih menyasar sektor riil.

Lalu memperluas akses bagi kalangan muda desa, korban PHK, dan lulusan SMK, hingga memastikan investasi yang masuk ke Jawa Timur adalah investasi berkualitas yang mampu menyerap tenaga kerja lokal.

Fraksi PDI Perjuangan, imbuh politisi perempuan dari daerah pemilihan (dapil) Kediri Raya ini, mendukung upaya pemberdayaan generasi muda. Namun tidak hanya sebatas pelatihan tanpa kepastian kerja.

“Yang paling penting, program ini harus memberi peluang nyata agar anak-anak muda dan meteka yang terkena PHK di Jawa Timur bisa bekerja dan berdaya di tanah kelahirannya sendiri,” pungkasnya. (yols/)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS