JEDDAH – Ketua Perwalu PDI Perjuangan Saudi Arabia, Sharief Rachmat, menilai pertemuan pejabat Kemenakertrans RI bersama petinggi Apjati, dan Wamen Tenaga Kerja urusan Luar Negeri Arab Saudia 5 September lalu sebagai suatu jebakan yang bertujuan pencabutan moratorium TKI, sebelum terjadinya pergantian pemerintahan baru.

Menurut Sharief, para pihak yang bertemu itu mengetahui, bila Joko Widodo – Jusuf Kalla sudah dilantik, upaya tersebut akan terkendala. Sebab, sudah sangat jelas, Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden terpilih akan tetap mempertahankan moratorium TKI ke negara – negara yang tidak memiliki MoU atau tidak bisa memberikan perlindungan kepada warga Indonesia.

“Kita tidak bicara setuju atau tidaknya moratorium TKI dicabut, dan masalah gaji itu nomor sekian. Yang terpenting saat ini tuntaskan dahulu permasalahan TKI yang saat ini masih bertaburan. Mereka ingin moratorium TKI segera dicabut, yah bantu dan permudah dulu dong tuntaskan permasalahan,” tandas Sharief Rachmat, dalam rilis yang diterima Infokomnews PDI Perjuangan Jatim, semalam.

Dalam Rakernas PDI Perjuangan yang direncanakan berlangsung pada 19 – 21 September 2014 di Semarang, Perwalu PDI Perjuangan Saudi Arabia akan mengirim utusan. Rakernas tersebut direncakan akan dihadiri Jokowi.

PDI Perjuangan Saudi Arabia, ungkap Sharief, akan melaporkan permasalahan TKI, dan siap memberikan masukan kepada Jokowi, di antaranya agar mengutamakan dulu penyelesaian kasus-kasus dibanding mencabut moratorium TKI ke Saudi. Juga masukan terkait penempatan dan perlindungan TKI seperti dari segi birokrasi, advokasi, dan SDM.

“Kami tetap tegas menolak pencabutan moratorium, hingga kasus – kasus yang ada dituntaskan lebih dulu. Semua harus dibuat dari nol, dengan cara menuntaskan masalah terlebih dahulu. Hal ini pun sudah kita laporkan ke DPP PDI Perjuangan melalui Ibu Rieke Diah Pitaloka dan ke LSM Migrant Care Ibu Anis Hidayah yang akan ditindaklanjuti,” tandasnya. (pri)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS