194 pembaca
JAKARTA – Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut munculnya persetujuan atas revisi UU KPK karena ulah oknum lembaga antirasuah itu sendiri.
Selama ini, sebut Hasto, kekuasaan KPK sangat tidak terbatas. Dalam kekuasaan yang tidak terbatas itu, kata Hasto, bisa disalahgunakan oknum yang ada di dalamnya.
“Jadi bisa dikatakan, persetujuan untuk revisi UU KPK itu sebenarnya akibat tindakan orang yang ada di KPK sendiri karena ketertutupan dan tak ada penjelasan terhadap berbagai pertanyaan yang ada,” jelas Hasto, Senin (16/9/2019).
Dia mencontohkan, bocornya sprindik Anas Urbaningrum dan pelanggaran kode etik yang dilakukan mantan Ketua KPK Abraham Samad pada saat penyusunan calon menteri pada 2014.
“(Abraham Samad) mencoret nama-nama calon menteri secara sembarangan, tidak proper dengan vested interest. Kemudian, tidak ada proses atau kritik perbaikan ke dalam yang dilakukan KPK terkait kasus Samad itu,” tuturnya.
Hasto juga menyebut, selama ini KPK tidak pernah memberikan jawaban secara gamblang terhadap berbagai penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi di dalam.
“Mereka yang tidak setuju revisi UU KPK, dari dalam internal KPK, seharusnya juga mampu memberikan penjelasan terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan di masa lalu, menjawab berbagai pertanyaan yang secara kritis disampaikan masyarakat,” ujarnya.
Di antara pimpinan KPK dan wadah pegawai KPK sendiri nampak sebagai dua buah entitas berbeda dengan kepentingannya masing-masing. Dalam sebuah organisasi dan manajemen yang sehat, kata Hasto, tidak boleh ada organisasi kepegawaian yang kewenangannya melampaui kewenangan pimpinan.
Dia pun minta pihak-pihak penolak revisi UU KPK tidak khawatir terhadap parpol. Menurutnya, unsur parpol juga selalu mendukung pemberantasan korupsi.
“Parpol itu juga sedih, menangis ketika ada anggota kami yang tertangkap tangan KPK, karena itulah kami tidak henti-hentinya terus melakukan pendidikan politik, menertibkan hukuman dan kemudian menempatkan kader-kader secara selektif dengan baik dan sejak awal harus punya komitmen untuk antikorupsi itu,” ujarnya. (goek)
