oleh

Pengelolaan SDA Laut Beralih ke Provinsi, PDIP Tak Ingin Ada Miskoordinasi

SURABAYA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur menyambut baik keberadaan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2037.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan Mahfudz mengatakan, raperda ini diperlukan karena adanya perubahan kewenangan pada UU Nomor 23 Tahun 2014 terkait pengelolaan perairan pesisir.

Sebelumnya, kata Mahfudz, wilayah laut 1-4 mil atau sepertiga wilayah pengelolaan laut provinsi adalah kewenangan kabupaten/kota.

Namun saat ini, jelasnya, kewenangan pengelolaan sumber daya alam di laut hingga sejauh 12 mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan menjadi kewenangan daerah provinsi.

“Dengan aturan ini, daerah kabupaten – kota tidak lagi memiliki kewenangan dalam mengelola perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil,” kata Mahfudz, Senin (14/8/2017).

Meski mendukung, pihaknya berharap sudah ada koordinasi yang tuntas dengan semua kabupaten/kota dan pemerintah pusat terkait mengenai penetapan sub-zona sub-zona yang ada.

“Ini penting untuk memastikan terjadi sinergi dan mencegah adanya miskoordinasi atau miskomunikasi dengan pemerintah kabupaten atau kota terkait dan pemerintah pusat,” ujar legislator dari Madura ini.

Selain itu, tambah dia, perlu diantisipasi agar raperda ini juga bisa memiliki kearifan lokal untuk mencegah terjadinya konflik perebutan sumberdaya perikanan laut antar nelayan seperti yang pernah terjadi di beberapa wilayah.

Yakni antara nelayan Desa Paciran, Desa Weru di Kabupaten Lamongan, Desa Ujungpangkah di Gresik, serta antar nelayan di Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan. (goek)

rekening gotong royong