SURABAYA – Ketua DPRD Surabaya, Armuji mendesak pemerintah kota mendata ulang semua anak usia sekolah, baik sekolah formal, nonformal, kursus, yang berhak menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Sebab, masih banyak anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu tak tercover KIP. Sementara, banyak pula siswa yang sudah lulus SMA/SMK masih terdata sebagai peserta KIP.
“Ini yang mendorong kami untuk mendesak pemerintah (Pemkot Surabaya) mendata ulang. Program Indonesia Pintar (PIP) harus ditunjang dengan KIP yang tepat sasaran,” kata Armuji, Senin.
Saat ini, program KIP yang digulirkan Presiden Jokowi tersebut terus berjalan. Namun Armuji melihat dari segi pendataan dan ketepatan sasaran masih amburadul.
Dari 16.354 sasaran pelajar penerima KIP, saat ini ada seribu lebih yang gagal mencairkan karena beberapa faktor. Masih banyak pelajar penerima KIP dua tahun lalu masih terus terdata di data base KIP.
Selain itu, saat ini masih banyak pelajar penerima KIP sebagai penerima ganda. Kemudian masih banyak sekolah yang tidak paham tata aturan KIP.
Di antara sekolah di Surabaya tidak memberi rekomendasi atau surat keterangan terkait KIP. Sebab pendataan pelajar penerima KIP di sekolah ini tak berjalan dengan baik. Padahal datas siswa gakin atau penerima KIP itu bisa terintegrasi dengan data sekolah.
Data siswa dalam data base penerima KIP itu masuk dalam aplikasi Verifikasi Indonesia Pintar di Dapodik (Data Pokok Pendidikan) yang dikelola oleh Kemdikbud. Namun dalam kenyataannya, banyak data siswa yang tak ter-upgrade. Tidak dengan data terkini yang update.
“Banyak sekolah yang juga belum tahu bahwa surat dari sekolah itu sebagai sarat untuk pencairan dana KIP. Jika tak memberikan surat keterangan artinya membiarkan siswa penerima KIP tak menerima haknya,” jelas legislator yang juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuagan Jawa Timur ini.
Dalam catatan DPRD Kota Surabaya, data yang digunakan dalam program KIP itu masih data dua tahun lalu. Data penetapan piswa penerima Bantuan PIP itu saat ini masih dalam proses perbaikan kembali. (goek/*)
BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS