SURABAYA – Wakil Wali Kota Whisnu Sakti Buana mengatakan, Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya memperjuangkan pendidikan gratis bagi SMA/SMK di Surabaya.

Meski demikian, pihaknya mengkhawatirkan pendidikan gratis bakal mandek dengan beralihnya kewenangan SMA/SMK ke provinsi.

Menurut Whisnu, Gubernur Jawa Timur keberatan apabila pengelolaan SMA/SMK yang telah berada di pemerintah provinsi sesuai amanat UU 23 Tahun 2014 dialihkan kembali ke pemerintah kota.

Oleh karena itu, saat ini pihaknya masih berusaha mencarikan titik temu soal masalah tersebut.

“Saat ini kami masih berupaya menemukan titik temu. Hari ini Tim Hukum Pemkot dan Provinsi rencananya akan kembali bertemu,” ujar Whisnu, kemarin.

Whisnu mengatakan pelimpahan bisa dilakukan jika instansi terkait dinilai tak mampu mengelolanya. Namun, Gubernur Jatim menegaskan Dinas Pendidikan Jatim mampu melaksanakannya.

“Hampir tertutup peluang kita kalau minta ke provinsi untuk mengelola penuh,” ungkap wawali yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya ini.

Selain melakukan pendekatan dengan pemerintah provinsi, Pemkot Surabaya juga mendorong pemerintah pusat untuk mendukung pengelolaan pendidikan SMA/SMK kembali ke pemerintah kota, melalui terbitnya peraturan presiden (perpres).

“Seperti kemarin, ada perpres penundaan pelimpahan dari daerah ke pusat, tapi kok dari kabupaten/kota tidak ikut ditunda, seperti pelimpahan terminal,” terangnya.

Mantan Wakil Ketua DPRD Suurabaya ini mengatakan, upaya untuk memperjuangkan pendidikan gratis SMA/SMK akan terus dilakukan hingga tahun depan. Meski mulai, Januari 2017 nanti, sudah ada pelimpahan kewenangan ke pemerintah provinsi.

Oleh karena itu, sebagai antisipasi adanya keputusan pemerintah pusat soal perubahan pengelolaan tersebut, pihaknya sudah mengalokasikan angggaran pendidikan SMA/SMK di APBD 2017.

“Jika sewaktu-waktu ada keputusan pemerintah pusat soal diskresi untuk Surabaya, maka kita sudah siap duit dan pengelolaannya,” jelas Whisnu. (goek)