oleh

Pemkot Surabaya Sweeping Pendatang Baru Pasca Lebaran

pdip-jatim-ilustrasi-pendatang-baruSURABAYA – Pemkot Surabaya mensweeping pendatang baru yang masuk Kota Pahlawan pasca Lebaran. Bagi yang tidak memiliki identitas dan pekerjaan jelas, akan dirazia.

Wali Kota Tri Rismaharini mewanti-wanti masyarakat yang kembali ke Kota Surabaya. Pendatang yang masuk ke Surabaya sewaktu arus balik harus disertai dengan identitas dan tujuan yang jelas.

Menurut Wali Kota Tri Rismaharini, sweeping di pemukiman warga dan perumahan itu dilakukan jajaran mulai dari lurah, camat, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil), hingga Satuan Polisi Pamong Praja.

“Kami akan melihat identitasnya. Kalau data dan pekerjaannya tidak jelas, akan kami razia,” kata Risma, kemarin.

Bagi yang tak bisa menunjukkan identitas dan pekerjaan, mereka bakal dibawa ke Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) Surabaya. Setelah melalui beberapa prosedur, mereka diminta pulang ke daerah masing-masing.

Dia menambahkan, pemkot akan rutin melakukan patroli dan razia usai Lebaran. Pihaknya menilai, sweepung penting dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan angka urbanisasi ke Surabaya, dan mencegah munculnya masalah sosial baru di perkotaan.

“Sebelum Lebaran sudah kita sweeping. Kita punya datanya, nanti kita cek lagi,” ujarnya.

Selain itu, Pemkot Surabaya memberlakukan sikap tegas bagi pendatang yang tidak memiliki pekerjaan di Surabaya. Agar tidak kecolongan, pemkot tidak akan mengeluarkan Surat keterangan tinggal sementara (SKTS) bagi warga pendatang.

“Kita tidak mudah memberikan SKTS. Kita tidak mau kecolongan,” tandasnya.

Selama masa libur panjang Lebaran tahun ini, Pemkot Surabaya bersiaga mengamankan wilayah dan arus jalur mudik dan arus balik. Kesiapan Pemkot tersebut sudah dilakukan setelah apel pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1437 H serta angkutan Lebaran di halaman Taman Surya, pada awal Juli lalu.

Menurut Kepala Bakesbang Linmas Kota Surabaya Soemarno, pengamanan berlangsung hingga H+ Lebaran. Tugasnya membantu jajaran TNI/Polri dan masyarakat untuk mengamankan wilayahnya, serta melakukan pengawasan terkait hiburan malam, PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial), dan angkutan Lebaran. (goek)