JAKARTA – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto berharap masyarakat agar mengedepankan semangat rekonsiliasi pasca Pemilu 2019. Hal itu untuk menjaga persatuan dan tidak membenturkan lagi polisi dengan umat Islam.

“Karena itu lah dengan pesan perdamaian kita berharap agar semangat rekonsiliasi benar benar kita kedepankan. Nggak perlu ada yang membenturkan antara polisi dengan umat Islam, nggak perlu ada yang membenturkan antara TNI dan Polri,” kata Hasto.

Hal itu disampaikan Hasto dalam peringatan Nuzulul Quran 1440 H dan acara buka puasa bersama kaum dhuafa dan anak yatim di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Raya Lenteng Agung No.99, Jakarta Selatan, Minggu (26/5/2019).

“Kita punya pengalaman buruk masa lalu kalau terjadi korbannya adalah rakyat Indonesia. Maka jangan nodai pesta demokrasi dengan narasi-narasi yang justru menjauhkan kita dari peradaban itu,” imbuh Hasto.

Sebelumnya, Hasto mencontohkan bagaimana Islam dan Pancasila bisa dijadikan dasar negara oleh tokoh proklamasi Soekarno. Dia meminta agar masyarakat mengedepankan pesan tersebut, terlebih pada situasi saat ini.

“Bagaimana Pancasila dan Islam ternyata bisa sempurna dalam sebuah tugas kita bersama di dalam mewujudkan tatanan dunia yang baru yang anti kolonialisme dan imperialisme itu. Mari kita sebagai warga bangsa untuk kedepankan pesan pesan tersebut,” ujarnya.

Hasto mengatakan pesan-pesan Soekarno patut diimplementasikan lagi terlebih pada situasi saat ini. Di mana masih ada pertentangan hasil pemilu, padahal menurutnya, pemilu sudah selesai, dan Joko Widodo kembali terpilih menjadi presiden.

“Terlebih dalam situasi sekarang dimana kita melihat masih ada pertentangan-pertentangan satu sama dengan yang lain. Padahal pemilu sudah selesai, pemilu ini adalah sebuah alat untuk mencari pemimpin. Sebuah alat yang dinamakan demokrasi di mana perbedaan satu suara pun di mata demokrasi itu seorang pemimpin sah untuk mengemban tugas sebagai pemimpin bangsa dan negara,” ungkap Hasto.

Dia menyebut Jokowi sudah unggul 16 juta suara. Dengan demikian Jokowi menjadi menjadi kepala negara yang sah tanpa membedakan masyarakatnya.

“Apalagi perbedaan kita diatas 16 juta maka dengan demikian tugas Pak Jokowi bukanlah menjadi presiden PDIP. Tugas Pak Jokowi adalah menjadi presiden dari seluruh bangsa. Presiden dari seluruh partai politik yang ada, presiden dari seluruh rakyat Indonesia tanpa membeda-bedakan lagi apa pilihannya pada 17 April lalu,” ujarnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS