Minggu
19 Januari 2025 | 8 : 55

Pemerintah Sebut Kasus Pamekasan Sudah Parah

pdip-jatim-mendagri-tjahjo-k

JAKARTA – Mendagri Tjahjo Kumolo menyebut kasus dugaan suap terkait penanganan kasus korupsi dana desa yang melibatkan perangkat pemerintah di Pamekasan, kelewat parah.

Sebab melibatkan Bupati Pamekasan, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Inspektorat dan Kepala Bagian Administrasi, hingga kepala desa.

Para pejabat daerah ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Oleh karena itu, sebut Tjahjo, kasus ini membuat pemerintah “angkat tangan”.

“Kami sudah angkat tangan lah. Memang ini kasus Pamekasan sudah parah. Parah karena melibatkan bupati, kejaksaan, Irjennya, dan kepala desanya,” ujar Tjahjo Kumolo, Kamis (10/8/2017).

Padahal, jelas dia, berbagai upaya penguatan aparat pengawas dana desa sudah dilakukan pemerintah. Pun langkah antisipasi dan pencegahan penyelewengan dana desa.

Sebenarnya, lanjut Tjahjo, tupoksi Kemendagri dan Kementerian Desa sudah sesuai alur yang ada, dan semua proses sudah berjalan. Menurutnya, KPK pun sudah terlibat sejak dari awal. Irjen dan BPKP juga sudah sesuai dengan arahan presiden.

Dengan upaya yang telah dilakukan pemerintah, tambah Tjahjo, kesalahan bukan pada aturan atau sistem. Akan tetapi, pada mental oknum.

“Kalau masih terjadi ya kembali ke mental-mental oknumnya. Penguatan aparatur desa juga sudah cukup masif,” ujar mantan Sekjen PDI-P Perjuangan ini.

Tjahjo juga mengatakan, pemerintah kecewa atas penyelewengan dana desa ini, karena besaran dana desa tak tanggung-tanggung.

Hingga tahun ini, jumlah dana desa yang digelontorkan kurang lebih mencapai Rp 120 triliun. Rinciannya, tahun 2015 Rp 20,8 triliun, tahun 2016 Rp 46,98 triliun, dan tahun 2017 Rp 60 triliun.

“Kalau ada aparat desa main-main dengan dana desa, ya pecat. Kami sudah cukup kecewa,” tegasnya

Oleh karena itu, dalam waktu dekat pemerintah akan mengumpulkan semua daerah untuk diberikan arahan soal pencegahan penyelewengan dana desa.

“Harusnya irjennya, bupati, kejaksaan yang mengawasi, lah kok malah sampai terlibat. Ini contoh buat semua kepala desa agar bisa memahami ini dengan baik,” tuturnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Jebakan Tikus Listrik Telan Korban Jiwa di Ngawi, DPRD Jatim Desak Tindakan Serius

SURABAYA – Insiden tragis akibat penggunaan jebakan tikus beraliran listrik di Ngawi yang kembali memakan korban ...
KABAR CABANG

Rayakan HUT PDI Perjuangan, Banteng Kabupaten Blitar Tanam Pohon di Kawasan Wisata Pinus Loji

BLITAR – DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blitar menggelar aksi tanam pohon di kawasan wisata Pinus Loji, Desa ...
KRONIK

Beri Perhatian pada Anak Yatim, Pemkab Sumenep Gelar Festival Kreasi 2025

SUMENEP – Festival Kreasi Anak Yatim yang diinisiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menampilkan berbagai ...
RUANG MERAH

Soekarno dan Orang-Orang yang Berlari di Minggu Pagi

Oleh Eri Irawan* SAAT ribuan orang berlari bersama dari garis start menuju finish, tak ada lagi perbedaan yang ...
SEMENTARA ITU...

Pra-Peradilankan KPK, Hasto Siap Hadapi Proses Hukum

SURABAYA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyatakan kesiapannya menghadapi proses ...
KRONIK

Soekarno Run di Surabaya, Upaya Lebih Kenalkan PDI Perjuangan kepada Kaum Muda

SURABAYA – Kota Pahlawan menjadi tempat penting dalam agenda rangkaian Hari Ulang Tahun ke-52 PDI Perjuangan. Kali ...