SURABAYA — Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana, menegaskan pentingnya perlindungan terhadap keberlangsungan peternak lokal. Hal ini menyikapi kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan RI yang membuka kembali kuota impor sapi untuk tahun 2025.

“Kalau sapi ndak apa-apa ya, kalau daging jangan. Pemerintah harus memberikan perhatian khusus agar peternak lokal tidak jadi korban,” tegas Wara Sundari Renny Pramana di Surabaya, Selasa (1/7/2025).

Dia menekankan bahwa sapi impor masih bisa diterima apabila digunakan untuk memperkuat bibit lokal melalui program persilangan. Namun, impor dalam bentuk daging dinilainya berisiko tinggi terhadap keberlangsungan usaha peternak rakyat.

“Kalau berbentuk sapi masih oke, kalau berbentuk daging itu ngeri. Pasti akan mengurangi daya saing peternak lokal. Insya Allah tidak akan menimbulkan dampak negatif kebijakan ini. Saya yakin nanti terbentuk keseimbangan dan harga baru,” ujarnya.

Bendahara DPD PDI Perjuangan Jatim itu juga menekankan bahwa kebijakan impor harus dibarengi dengan langkah-langkah konkret yang mendukung peternak lokal. Mulai dari penyediaan bibit unggul, pakan yang berkualitas, hingga penanganan penyakit ternak harus menjadi perhatian utama.

“Kami berharap dengan kebijakan ini, kebutuhan daging sapi di Jawa Timur dan Indonesia secara umum dapat terpenuhi tanpa menimbulkan dampak negatif yang besar bagi peternak lokal,” harap politisi asal Kediri yang akrab disapa Bunda Renny tersebut.

Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan, Oni Setiawan, juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap pasar sapi lokal, khususnya di Jawa Timur yang selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung sapi nasional.

“Jatim adalah salah satu lumbungnya sapi untuk stok nasional. Maka perlu perlindungan khusus. Jangan sampai sapi impor malah menjatuhkan harga sapi lokal Jatim,” tegas Oni.

Dia menyebut bahwa keberadaan sapi impor sering kali mengguncang harga pasar lokal dan memberikan tekanan besar terhadap peternak kecil yang menggantungkan hidupnya dari hasil ternak.

“Ini yang juga harus diperhatikan dengan serius oleh pemerintah atas kebijakannya itu,” ujarnya.

Oni berharap, langkah pemerintah membuka kembali kuota impor sapi benar-benar diarahkan untuk menciptakan keseimbangan baru dalam industri peternakan, tanpa meninggalkan para pelaku usaha kecil di daerah. “Ya pasti. Nanti akan menuju keseimbangan baru, harga baru,” ucapnya.

“Yang terpenting lagi, pemerintah juga harus memperhatikan peternak lokal, baik dari segi bibit, kualitas pakan, kesehatan dimonitor betul. Supaya mereka juga bisa bersaing menghadapi kebijakan ini,” pungkas Oni. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS