NGAWI – Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko mengecek pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Ngawi, Senin (15/3/2021).

Wabup yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Ngawi ini mengatakan, kegiatan tersebut untuk melihat langsung pelayanan yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi. 

“Untuk yang di DPMPTSP kali ini kita berkoordinasi untuk memastikan terkait dengan diundangkannya Undang – Undang Cipta Kerja yang sudah dikeluarkan sekitar 49 peraturan pemerintah. Yang mana akan berdampak serta berpengaruh di daerah,” jelas Antok, sapaan akrabnya.

Dia mencontohkan, PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang kemudahan pengurusan perizinan di daerah yang harus ditangkap oleh pemerintah daerah agar menjadi peluang investasi maupun penanaman modal di Kabupaten Ngawi. 

Tidak hanya itu, tambah dia, bagaimana Pemkab Ngawi dapat menangkap investasi dan dapat memberikan gambaran peluang bagi putra-putri warga Ngawi ke depan terkait dengan pekerjaan. 

“Untuk capaian target investasi pada tahun 2020 sekitar Rp 1,5 triliun dan harapannya di tahun 2021 ini dapat meningkat berkali lipat,” ungkapnya.

Terkait dengan mall pelayanan publik (MPP), menurutnya, saat ini masih belum bisa ditangkap oleh masyarakat luas. Artinya masih belum maksimal dalam pemanfaatannya. 

“Sebenarnya Pemkab Ngawi sudah siap melakukan layanan secara elektronik  tentang perizinan yang akan mengikis opini yang dikatakan berbelit – belit. Maka dengan adanya MPP ini akan mendapatkan penjelasan yang cukup serta pelayanan waktu yang cepat juga pelayanan yang baik,” kata Antok.

Karena itu, lanjut dia, perlu ada sosialisasi yang lebih intens di masyarakat agar kehadiran MPP dapat dimanfaatkan secara maksimal. Pihaknya akan mendorong masyarakat memanfaatkan kemudahan dalam pengurusan secara online. 

Sementara itu untuk Dispendukcapil, pihaknya ingin memastikan untuk layanan kependudukan seperti pengurusan KK, KTP dan KIA, ketersediaan blangkonya mencukupi. Juga soal pelayanan kepada masyarakat pemohon, apakah sudah baik termasuk soal ketepatan waktu dan proses pelayanannya. 

“Untuk pelayanan kependudukan sendiri terbagi dua tempat yaitu di MPP pada DPMPTSP dan di Dispendukcapil ini,” terangnya.

Dia menambahkan, untuk masyarakat Kabupaten Ngawi yang mempunyai KTP elektronik sudah mencapai 98 persen terlayani. U

“Ke depan untuk pelayanan mobile akan kita tingkatkan terutama untuk melayani warga kita yang kesulitan terkait akomodasi,” pungkas Antok. (afm)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS