NGAWI – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Deni Wicaksono, menggelar sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 yang diikuti seratusan influencer dan pemuda di Kabupaten Ngawi.

Sosialisasi tersebut mengangkat tema sinergitas pemerintah dan masyarakat digital dalam menjaga ketertiban umum di ruang siber, mengingat ruang digital kini menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat.

Dalam sesi tanya jawab, berbagai pertanyaan mengemuka, mulai soal Undang-Undang ITE hingga keluhan pelaku UMKM lokal terkait besarnya potongan yang diterapkan aplikator marketplace.

Salah satunya datang dari Veve Kurnia, warga Desa Jatigembol, Kecamatan Kedunggalar, yang sejak 2021 menekuni usaha tas anyaman. Ia memasarkan produknya melalui dua marketplace utama. Namun, kedua aplikator tersebut menerapkan potongan biaya admin masing-masing sebesar 14,8 persen dan 18 persen, yang dinilai sangat memberatkan.

“Kami butuh regulasi yang jelas, Pak. Potongan sebesar itu sangat menyusahkan kami,” ujarnya.

Veve menjelaskan, ia memproduksi sendiri tas anyaman dan membina kelompok perajin yang bekerja setiap hari. Sesekali ia kulakan dari produsen lain, namun besarnya potongan membuat keuntungan tidak sebanding dengan biaya produksi. Meski begitu, ia tidak memiliki banyak pilihan selain tetap bertahan.

Menanggapi keluhan tersebut, Deni Wicaksono menyebutkan bahwa persoalan potongan marketplace membutuhkan regulasi di tingkat nasional. Ia memastikan Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI tengah membahas aturan terkait dampak perkembangan teknologi informasi terhadap bidang usaha, agar pelaku UMKM mendapatkan keadilan.

“Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI, Mas Adian Napitupulu, sedang fokus mengawal hal ini,” kata Deni.

Ia menambahkan, fenomena serupa sebenarnya sudah terjadi bahkan sebelum era digital. Karena itu, PDI Perjuangan turut meluncurkan Balai Kreasi MPP, sebuah ruang inkubator ekonomi kerakyatan yang fokus mendampingi UMKM agar dapat memasarkan produk tanpa bergantung pada platform marketplace yang memberlakukan potongan besar.

“Balai Kreasi MPP menjadi jembatan bagi UMKM untuk memasarkan produk tanpa harus melalui marketplace yang memotong biaya admin,” jelasnya.

Deni juga menyatakan siap membantu memfasilitasi pameran bagi produk UMKM. Melalui cara tersebut, ia berharap jangkauan pemasaran semakin luas.

“Terkait curhatan tadi, memang bukan kewenangan kami secara langsung karena itu ranah pusat. Namun aspirasi ini akan kami teruskan. Kalau dibutuhkan, bisa kami bantu titip satu atau dua produk untuk diikutkan dalam pameran,” ujarnya. (and/hs)