JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan MY Esti Wijayati menyoroti kebijakan pemerintah yang menggunakan anggaran pendidikan untuk membiayai Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyayangkan tersedotnya dana hingga triliunan rupiah dari pos pendidikan di tengah masih banyaknya sekolah dengan kondisi yang jauh dari layak di berbagai daerah.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI itu menilai kebijakan tersebut menjadi ironi, mengingat persoalan infrastruktur dan sarana prasarana pendidikan hingga kini belum terselesaikan secara merata.

Esti mengatakan, partainya merasa perlu meluruskan narasi simpang siur yang berkembang di publik terkait sumber pendanaan program MBG, yang disebut-sebut tidak berasal dari anggaran pendidikan.
Menurutnya, kebingungan masyarakat terlihat dari banyaknya pertanyaan yang ia terima secara langsung.

“Di WhatsApp saya sangat banyak yang menanyakan untuk memperjelas. Ada yang memanggil Mbak, Bu, atau Bunda. ‘Bunda, ini beritanya katanya MBG tidak mengambil anggaran pendidikan, yang benar yang mana?’ sambil menyertakan berita dari media sosial,” ungkap Esti dalam konferensi pers di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Baca juga: PDIP Buka Data APBN: Rp 223 Triliun Dana MBG Dipastikan dari Pos Anggaran Pendidikan

Menjawab pertanyaan tersebut, Esti menegaskan bahwa pendanaan MBG memang mengambil porsi dari anggaran pendidikan. Karena itu, Fraksi PDI Perjuangan merasa perlu menyampaikan penjelasan berdasarkan data resmi.

Ia pun menyayangkan penggunaan anggaran pendidikan untuk program di luar kebutuhan mendasar sekolah. Menurutnya, dana tersebut seharusnya dapat difokuskan untuk memperbaiki fasilitas pendidikan yang masih tertinggal di banyak wilayah.

Esti mencontohkan sejumlah potret kondisi sekolah yang kerap viral di media sosial, termasuk di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), yang menunjukkan bangunan sekolah dan fasilitas belajar masih memprihatinkan.

“Kita bisa melihat di berbagai wilayah, sekolah-sekolah masih sangat tidak layak, apalagi jika bicara sarana dan prasarananya. Kawan-kawan bisa melihat pemberitaan yang muncul di Nusa Tenggara Timur dan beberapa wilayah lainnya,” paparnya.

Ia menilai, apabila anggaran pendidikan tidak terpecah untuk program lain, pemerintah dapat lebih fokus melakukan pemerataan fasilitas serta revitalisasi bangunan sekolah.

“Alangkah baiknya jika anggaran pendidikan ini bisa dioptimalkan sungguh-sungguh untuk memenuhi minimnya fasilitas pendidikan di berbagai wilayah,” tambahnya.

Selain persoalan infrastruktur, Esti juga menyoroti kesejahteraan tenaga pendidik yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah. Menurutnya, besarnya anggaran pendidikan seharusnya sejalan dengan peningkatan penghormatan dan kesejahteraan guru.

“Kita juga perlu mendengarkan begitu banyak keluhan terkait kepantasan dan bagaimana penghormatan kita terhadap guru-guru yang ada,” tegas legislator asal Yogyakarta tersebut.

Esti menegaskan, partainya akan terus menyampaikan informasi sesuai data dan fakta agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat.

“Pertanyaan itu sangat banyak muncul, dan tentu saja kita perlu menjawab serta menjelaskan apa adanya sesuai data. Memang itu kebenaran yang harus kita sampaikan,” tandasnya. (red)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS