JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengatakan, pidato Presiden Joko Widodo soal kebijakan bahan bakar minyak (BBM) di era pemerintahan sebelumnya tak bermaksud menyudutkan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Kami yakin bukan maksud Pak Jokowi untuk melempar kesalahan ke masa lalu. Ini hanya komparasi kebijakan saja. Bagi kami, kebijakan berbeda dalam konteks yang berbeda, tak bermasalah,” kata Hendrawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/5/2018).
Ia mengatakan, yang dilakukan Jokowi adalah untuk mengambil pelajaran dari kebijakan SBY pada masa lalu. Menurut Hendrawan, hal itu baik untuk dilakukan semua presiden agar memahami konteks saat mengambil kebijakan.
“Maksudnya bukan untuk menyudutkan melainkan untuk menarik pelajaran dari apa yang sudah pernah terjadi. Kita belajar satu sama lain. Yang penting komitmen dan tekad untuk memberikan yang terbaik untuk rakyat yang harus tak berubah,” lanjut dia.
Kritik Jokowi soal subsidi BBM era SBY disampaikan saat menghadiri workshop anggota DPRD PPP pada Selasa (15/5/2018). Jokowi awalnya menyinggung kebijakannya soal BBM satu harga.
Dengan kebijakan itu, Jokowi mengklaim harga BBM di wilayah terpencil, khususnya di kawasan Indonesia timur, bisa sama dengan di Jawa.
Padahal, sebelumnya harga BBM di wilayah terpencil bisa mencapai Rp 60.000-Rp 100.000 per liter. Jokowi kemudian menyinggung subsidi Rp 340 Triliun yang digelontorkan pemerintahan terdahulu. Ia tidak secara spesifik menyebut pemerintahan SBY.
“Dulu subsidi sampai Rp 340 triliun kenapa harga (BBM di tiap daerah) juga tidak bisa sama? Ada apa kenapa tidak ditanyakan?” ujar Jokowi.
“Sekarang subsidi BBM tidak ada, tapi harganya bisa sama dengan di sini. Ini yang harus ditanyakan. Tanyanya ke saya, saya jawab nanti. Ini yang harus juga disampaikan ke masyarakat,” tambah Kepala Negara. (kompas)
