GRESIK – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Gresik mengkritik pedas soal kebijakan pendidikan yang diterapkan pemkab setempat. Dalam paripurna pandangan akhir (PA) terhadap Ranperda Perubahan APBD 2016, mereka menilai pendidikan gratis hanya isapan jempol.

Pendapat akhir yang dibacakan Jumanto itu menyebutkan, di sejumlah sekolah masih banyak ditemukan pungutan biaya kepada siswa. Bentuk pungutan itu beragam, mulai dari pembelian buku, seragam, uang gedung, dan sebagainya.

“Dan jelas, semua pungutan itu adalah pelanggaran. Namun, masih tetap dibiarkan saja,” ujar Jumanto saat membacakan PA fraksi, kemarin.

Dengan kondisi itu, pihaknya menilai, upaya meningkatkan pelayanan pendidikan melalui berbagai program dan pengucuran anggaran yang dilakukan Pemkab masih jauh dari harapan. Padahal, program dan anggaran untuk pendidikan sudah cukup banyak.

“Selama ini ada program BOS dari pemerintah pusat, Dindik Gresik juga kerap menggembar-gemborkan program BOS daerah, Kartu Gresik Pintar (KGP) dan program anggaran lain untuk mewujudkan pendidikan murah di Gresik. Tapi nyatanya, masih banyak pungutan di sana-sini,” ungkapnya.

Atas dasar itulah, fraksi PDIP minta Dindik Gresik menertibkan permasalahan-permasalahan yang terjadi di berbagai sekolah. Khususnya tim musyawarah, komite sekolah, dan pihak- pihak lain yang menentukan biaya operasional di masing- masing sekolah.

Wabup Gresik M Qosim mengakui, memang ada beberapa laporan yang masuk tentang pungutan tersebut. Namun, setiap kali diklarifikasi, pihak sekolah selalu membantah dan menegaskan bahwa laporan tersebut tidak benar.

“Tapi, kami benar-benar menyesalkan jika memang benar ada pungutan kepada siswa atau wali murid. Karena pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan merupakan program prioritas kami,” tukasnya. (red)

Sumber: koran-sindo.com