SERANG – PDI Perjuangan memastikan untuk mencalonkan lagi Joko Widodo sebagai presiden pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2019. Sejauh ini baru Partai Hanura yang terang-terangan mendukung PDIP untuk pencalonan itu.

Meski demikian, menurut Wakil Sekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah, PDIP belum memutuskan figur yang dipertimbangkan sebagai calon wakil untuk mendampingi Jokowi.

PDIP menganggap ihwal pemilu presiden itu masih terlalu dini untuk dibahas sekarang, dan masih berkonsentrasi memenangi pilkada serentak pada 2018.

“Sejauh ini partai yang sudah mendukung Jokowi ada Hanura, yang dulunya KIH (Koalisi Indonesia Hebat), sudah menyatakan kembali (mendukung) Jokowi,” kata Ahmad Basarah, saat di Kota Serang, Banten, Rabu (1/11/2017).

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, sebut Basarah, selalu mewanti-wanti para kader agar tetap solid. Begitu juga dengan kader yang menjadi anggota DPR atau DPRD agar bekerja sebaik-baiknya demi menyongsong pemilu legislatif.

PDIP berkeyakinan bahwa sukses pilkada menentukan keberhasilan dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden. Karena itu lah PDIP sangat berhati-hati menetapkan calon kepala daerah yang pada pokoknya mempertimbangkan peluang besar menang.

“Pileg dan pilpres merupakan satu tarikan napas, oleh karena itu calon kepala daerah yang diusung PDIP harus menyukseskan pileg dan pilpres,” ujarnya.

Megawati Soekarnoputri juga selalu menekankan gotong royong untuk memenangkan Pemilu 2019.

“Bu Mega menekankan perlunya semangat gotong-royong dalam tubuh partai, kemudian menjalankan tugas partai dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.

Momentum pilkada serentak pada 2018 menjadi titik tolak dari kemenangan PDIP dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden, karena memperebutkan suara terbanyak, yakni di Jawa.

Tiga pemilihan gubernur digelar dalam pilkada serentak 2018, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.

PDIP hingga saat ini belum menentukan calon kepala daerah di beberapa tempat. Menurut Basarah, partainya berhati-hati dalam memilih kepala daerah.

Hal ini lantaran kepala daerah itu kelak harus mensukseskan pemilihan legislatif dan presiden 2019 mendatang.

“Di dalam kontrak politik bagi calon kepala daerah salah satunya mensukseskan pileg dan pilpres,” tuturnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS