oleh

PDIP Akan Cabut Dukungan bagi Pelanggar Panca Prasetya

pdip-jatim-panca-prasetya-cakadaJAKARTA – Para calon kepala daerah/wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk pilkada serentak 2017 telah mengucapkan sumpah Panca Prasetya, saat penutupan Sekolah Partai di Wisma Kinasih, Depok, kemarin.

Sumpah tersebut merupakan komitmen mereka untuk mewujudkan pemerintahan yang ideologis, merakyat, mampu memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negaranya, dan berkomitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani.

Saat pembukaan Sekolah Partai 30 Agustus 2016, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengeluhkan adanya beberapa kepala daerah yang diusung PDIP setelah menang pindah ke partai lain. Sebagai partai pengusung, PDIP tidak bisa melakukan apapun karena memang tidak diatur di UU.

Sekretaris Sekolah Partai DPP PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari mengatakan, perilaku ingkar janji tentu bukan pendidikan politik yang baik bagi rakyat . Hal itu tentu saja juga merugikan partai pengusung yang telah menyiapkan program visi misi untuk kesejahteraan rakyat dan telah mengerahkan seluruh sumberdaya untuk memenangkannya di pemilu daerah.

Menurut Eva, lemahnya etika ini berbahaya, karena bisa mengantar pada perilaku pelanggaran hukum.

“Tindakan korupsi yang masih akut di negeri ini juga disebabkan lemahnya etika dan kesantunan di dunia politik kita,” kata Eva Sundari, Minggu (4/9/2016).

Masalah ini, sebut Eva, termasuk dalam butir membangun pemerintahan yang bersih (zero tolerance) terhadap korupsi dan KKN dari Panca Prasetya kepada rakyat.

Panca Prasetya juga mencantumkan butir janji untuk membangun politik berkeadaban dengan memenangkan pilkada secara bersih pula.

Terhadap kepala daerah yang melanggar Panca Prasetya, PDI Perjuangan akan mencabut dukungan. Hal itu telah disampaikan Kepala Sekolah Partai, Komarudin Watubun.

“Ingat, janji itu diakhiri ancaman sanksi, bahwa DPP akan mencabut dukungan terhadap kepala daerah yang melanggar Panca Prasetya,” tandas Komarudin.

Menurutnya, Panca Prasetya merupakan kontrak politik calon kepala daerah yang diusung PDIP di pilkada serentak 2017, yang bentuknya janji setia ke rakyat dan PDIP sebagai pengusung.

“Kesetiaan dan memenuhi janji kepada rakyat dan partai pengusung merupakan salah satu indikator integritas pemimpin. Semoga sekolah partai ini bisa mencetak para pemimpin yang berintegritas sehingga menjadi solusi untuk membangun bangsa,” harap Komarudin. (sa)