JAKARTA – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan, pihaknya tidak akan menolerir upaya memenangkan kontestasi politik dengan cara menyebarkan hoax, fitnah, dan kebencian yang berbau suku, agama, ras dan antargolongan.

PDI Perjuangan akan memberi sanksi apabila ada kadernya yang menggunakan jasa Saracen atau sejenisnya.

“Jika ada kader PDI Perjuangan yang memesan, kami berikan sanksi. Karena itu di luar kultur yang dibangun PDI Perjuangan,” kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (31/8/2017).

Untuk kader PDIP, sebut Hasto, sanksinya bisa berupa pemecatan. Sementara apabila ada kader partai lain yang didukung PDIP di pilkada misalnya, maka pihaknya akan mencabut dukungan politiknya.

“Pilkada atau pemilu harus jadi ajang kontestasi gagasan berdasarkan kriteria kepemimpinan. Bukan hasil rekayasa atau berbagai skenario negative campaign yang dilakukan pihak yang tak bertanggung jawab,” ucap Hasto.

Dia pun minta pihak kepolisian untuk mengusut tuntas Saracen atau organisasi penebar hoax dan kebencian lainnya. Penindakan yang dilakukan kepolisian juga jangan hanya sebatas pada organisasinya, tapi juga kepada pemesan jasanya.

“Karena dalam demokrasi itu kan kita diajarkan nilai kejujuran, kemudian berkompetisi secara sehat. Mereka yang kemudian melakukan pemasanan khusus harus ditindak tegas juga,” ujarnya.

Dia menyayangkan adanya jasa saracen atau kelompok penyebar hoax atau fitnah di media sosial tersebut.

“Seluruh tradisi politik kita kan dibangun dengan kebudayaan Timur, dengan adat istiadat yang menjunjung tinggi etika dan juga mengedepankan Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Karena itulah kami sangat menyesalkan hal tersebut terjadi,” ucapnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS