JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan Sukur Nababan mengatakan, partainya berkewajiban mengawal kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dia berpendapat wajar jika PDI Perjuangan menilai kinerja Kabinet Kerja karena menjadi partai utama pengusung Jokowi dalam Pemilu Presiden 2014.

“Kami berhak mengritik, memberi masukan kepada Presiden Jokowi. Kami ikut bertanggung jawab, apa iya kita harus diam saja jika ada program yang salah,” kata Sukur Nababan, Rabu (15/7/2015).

Anggota Komisi V DPR RI itu mengatakan, saat ini pemerintah dihadapkan pada permasalahan ekonomi nasional yang mengalami pelambatan pertumbuhan. Menurut dia, PDI Perjuangan harus memberikan masukan termasuk mengenai evaluasi kinerja menteri ekonomi yang membantu Jokowi.

“Kalau kinerja Jokowi bagus, yang bagus bukan PDI Perjuangan. Tapi kalau kinerja pemerintah jelek, yang dijelekkin PDI Perjuangan,” katanya.

Dia membantah jika masukan dari PDI Perjuangan untuk Jokowi dikaitkan dengan tujuan memperoleh tambahan kursi dalam kabinet. Ia menegaskan, PDIP tidak akan mengintervensi hak prerogatif Presiden Jokowi dalam memilih para pembantunya.

Hanya, menurut dia, PDI Perjuangan memiliki banyak kader potensial yang sangat layak menjadi menteri. Ia berharap Jokowi segera melakukan perombakan kabinet dengan mengganti menteri yang kinerjanya buruk.

“Reshuffle itu mutlak. Kita kritis bukan ingin menjegal, tapi ingin menguatkan pemerintahan yang lemah,” ujar dia.

Pernyataan Sukur itu untuk menanggapi hasil pemantauan Politicawave terhadap percakapan netizen di sosial media. Menurut Pendiri Politicawave, Yose Rizal, mayoritas netizen menganggap masukan dari partai pendukung Jokowi merupakan tekanan untuk memperebutkan jatah kursi dalam kabinet. (goek/*)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS