oleh

PDI Perjuangan Siap Atasi Gangguan Ketahanan Pangan

BOGOR – Wakil Ketua Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (BPEK) DPP PDI Perjuangan Dr Lukman Hakim Sibuea mengatakan, ketahanan pangan nasional dan regional mengalami gangguan karena program intensifikasi yang dicanangkan pemerintah tidak mampu meningkatkan produktivitas dan produksi padi secara nyata.

Menurut Lukman, produktivitas padi cenderung melandai, bahkan ada yang menurun secara drastis. Sementara kebutuhan beras bagi masyarakat semakin bertambah seiring dengan pertambahan penduduk.

“Akibatnya, timbul berbagai kebijakan impor beras dan benih hibrida yang mengarah pada runtuhnya kedaulatan pangan nasional,” kata Lukman saat membuka Pelatihan Manager Penggerak Ekonomi Kerakyatan II bagi tenaga ahli anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan di Cariu, Bogor, kemarin.

“Karena alasan itulah, PDI Perjuangan tidak tinggal diam, tapi ikut serta mengatasi kemungkinan terjadinya krisis pangan,” ujarnya,

Cara yang ditempuh, menurut Lukman, melalui penangkaran dan penggunaan bibit padi unggul lokal MSP atau Mari Sejahterakan Petani. MSP adalah bibit lokal unggul yang berasal dari.pemberdayaan kekayaan alam plasma nutfah Indonesia yang selama ini masih terabaikan dalam pengembangannya.

Pihaknya mengakui, BPEK tidak berpretensi akan dapat menyelesaikan semua.persoalan. Namun, dengan segala potensi yang ada, terang Lukman, BPEK Pusat bersama dengan kekuatan yang ada akan mampu bekerjasama dengan petani binaan.

“Dan bekerja keras mewujudkan Indonesia yang terbebas dari cengkeraman kapitalisme di bidang pertanian dengan peningkatan produktivitas padi melalui program MSP dan mewujudkan program pemerintah tentang Desa Mandiri Benih,” kata dia.

Lukman menyebut, program MSP adalah program nasional PDI Perjuangan yang diamanatkan pimpinan partai ke BPEK Pusat guna disosialisasikan sekaligus diwujudkan dalam bentuk nyata di lapangan.

Karena itu, pihaknya memandang perlu melibatkan tenaga ahli anggota DPR untuk ikut membantu tersosialisasi dan terlaksananya program ini di daerah pemilihan masing-masing.

Apalagi, tambah dia, keputusan Rakor Bidang Tani DPP PDI Perjuangan bulan September lalu, memerintahkan setiap anggota DPR dan DPRD supaya menanam padi MSP minimal 0,5 hektar di setiap kecamatan di dapilnya. (goek)