JAKARTA – Plt Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, kebijakan realokasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) merupakan pilihan yang harus diambil siapapun yang memerintah. Oleh karena itu, PDI Perjuangan mendukung kebijakan strategis untuk bangsa dan negara tersebut

“PDI Perjuangan meyakini pemerintahan Jokowi-JK secara tegas juga menjalankan kebijakan efisiensi hulu-hilir sektor energi, melakukan audit migas, dan terus berupaya memerangi mafia migas. Termasuk langkah terobosan melakukan MoU dengan pemerintah Angola yang menghemat anggaran Rp 15 triliun,” kata Hasto Kristiyanto, Jumat (7/11/2014).

Baca juga: Jokowi: Pemborosan APBN Harus Dihentikan

Menurutnya, kebijakan Jokowi mengedepankan kepentingan rakyat melalui percepatan pelaksanaan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), sebagai kebijakan yang tepat sebelum realokasi subsidi BBM dijalankan.

Jokowi, sebut Hasto, memang mewarisi “bom waktu” terkait buruknya kondisi fiskal akibat target pajak tiga tahun terakhir tidak pernah tercapai. Juga beban carry over subsidi di 2012 dan 2013 serta defisit ganda di APBN dan neraca transaksi berjalan.

Oleh karenya, langkah merombak tatanan perekonomian yang tidak sehat, boros, dan sarat beban utang merupakan skala prioritas kebijakan Presiden Jokowi. “Memang tidak mudah, tapi itulah yang dihadapi Jokowi,” ujarnya.

Tanpa bermaksud menyalahkan buruknya kondisi perekonomian warisan pemerintahan sebelumnya, tambah dia, sudah jadi tugas pemimpin sekarang untuk membereskan hal tersebut. Dan terus menerus memastikan bahwa kebijakan realokasi BBM sebagai obat pahit untuk membuat perekonomian lebih sehat.

Begitu kebijakan tersebut diambil, imbuhnya, rakyat akan melihat kebijakan perbaikan saluran irigasi pertanian, bendungan, perbaikan jalan dan transportasi publik serta perbaikan kampung-kampung kumuh.

Terpisah, mantan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani, menyatakan partainya akan solid menyikapi rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Politisi yang sekarang menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu menjamin, ketika ada sikap resmi dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, maka semua kader bakal mendukung. “Kita solid, tidak ada perpecahan,” tegas Puan.

Menurut Puan, perbedaan pendapat dari kader PDI Perjuangan yang menyikapi rencana kenaikan harga BBM bersubsidi, merupakan dinamika. Apalgi, perbedaan pendapat itu mencuat sebelum PDI Perjuangan mengeluarkan sikap resmi terkait rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. (pri/*)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS