
JAKARTA – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai pemerintah bisa saja melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara asimetris sebagai bagian dari hasil evaluasi sistem pemilihan langsung.
Hal tersebut disampaikan Hasto menanggapi rencana Mendagri Tito Karnavian mengevaluasi pelaksanaan pilkada langsung.
Tito mengatakan, salah satu pilihan sistem pilkada adalah dengan penerapan secara asimetris. Asimetris dalam artian negara bakal menerapkan dua sistem pemilihan yang berbeda tergantung daerah.
Baca juga: Anggota Fraksi PDIP Diingatkan Tak Ciptakan Perda Penghambat Investasi
Di daerah yang berdasarkan skornya memiliki tingkat kedewasaan berdemokrasi tinggi, maka pilkada langsung bisa dilaksanakan.
Sementara, di tempat yang tingkat demokrasinya rendah dan pilkada yang memiliki potensi konflik tinggi, bisa melalui DPRD.
“Daerah-daerah yang potensi konfliknya besar, maka di daerah tersebut dengan hikmat kebijaksanaan, kita galakkan pemilu asimetris,” kata Hasto dalam keterangan tertulisnya kepada media, Selasa (19/11/2019).
Hasto menambahkan, PDIP mendukung wacana yang dilontarkan Mendagri dalam mengevaluasi pilkada. Sebab, kata Hasto, dari berbagai masukan dan pengalaman, pilkada langsung juga bisa memecah belah masyarakat.
Selain itu, Hasto menyoroti kecenderungan pilkada langsung yang berbiaya tinggi. Karenanya, pilkada langsung menghadirkan para pemodal politik tertentu untuk membiayai pertarungan antarcalon.
Dampaknya, ketika pemenang pilkada menjabat, eksploitasi sumber daya alam daerah terjadi demi membayar kembali biaya pilkada yang diberikan pemodal tersebut.
Hasto menyebut, hal itu justru berseberangan dengan esensi pilkada dan demokrasi yang seharusnya adalah oleh dan untuk rakyat.
“Oleh karena itu karena kepentingan investor politik sehingga di daerah dilakukan berbagai eksploitasi alam luar biasa. Mengeruk kekayaan alam kita luar biasa karena Pilkada dengan biaya politik mahal,” ujarnya.
Selama ini, PDI Perjuangan menyiasati kondisi itu dengan semaksimal mungkin mendorong perwujudan semangat gotong royong di antara kadernya sendiri. Sehingga modal untuk maju di Pilkada dipikul bersama oleh kader partai. (goek)
BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS