JAKARTA – Pemilihan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) digelar Senin (6/10/2014) ini. Menghadapi pemilihan tersebut, PDI Perjuangan berharap pemilihan pimpinan MPR dilakukan secara musyawarah yang bisa diterima semua fraksi di parlemen.
Mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan Pramono Anung mengatakan, partainya lebih mengedepankan muyawarah dalam pemilihan pimpinan MPR. “Karena ini lembaga MPR, harusnya masih ada ruang musyawarah. Tetapi kami menyadari, jika tidak ada ruang itu, maka kami menyiapkan langkah yang kami diskusikan ini,” ujar Pramono Anung, di kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Jakarta, Minggu (5/10/2014).
Pihaknya juga berharap agar yang diajukan nantinya adalah paket bersama. Menurut mantan Wakil Ketua DPR itu, lembaga MPR seharusnya menjadi representasi dari sistem musyawarah. Apalagi, selama ini di MPR tidak ada pemungutan suara.
Sistem pemilihan pimpinan MPR sama seperti memilih pimpinan DPR, yakni setiap koalisi harus mengajukan paket calon pimpinan. Namun, untuk MPR, jatah partai politik hanya empat kursi, sebab satu kursi lainnya menjadi milik Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Koalisi pendukung Jokowi-Jusuf Kalla sendiri sudah menjalin kesepakatan dengan mengajukan paket pimpinan MPR bersama dengan DPD. Disepakati juga, posisi Ketua MPR diberikan kepada DPD.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengatakan, koalisi Jokowi-JK dan DPD sepakat untuk tidak terjadi faksi dalam proses pemilihan MPR. Sehingga, koalisi Jokowi-JK mendorong agar usulan menjadikan DPD sebagai Ketua MPR disepakati bersama, termasuk dengan Koalisi Merah Putih.
“Dalam menuju musyawarah untuk mufakat, kami sepakat insya Allah kami akan mendorong dan mendukung keinginan dari DPD untuk menjadi Ketua MPR,” ujar Muhaimin Iskandar di kediaman Megawati.
Sementara itu, Kelompok DPD di MPR juga berharap pemilihan pimpinan MPR bisa dilakukan lewat musyawarah mufakat dan tidak perlu voting. Menurut Ketua Kelompok DPD di MPR RI Bambang Sadono, hal itu dimaksudkan supaya suasana politik menjadi kondusif dan semuanya segera fokus bekerja membangun bangsa, dan menyejahterakan masyarakat.
Pihaknya ingin mengedepankan berbicara, berembuk, dan bermusyawarah untuk mencapai mufakat agar semua terakomodasi dan tidak merasa kalah. Kalau misalnya jumlah pimpinan itu harus ditambah, kata Bambang, DPD akan menginisiasi perubahan tatib khusus mengenai jumlah pimpinan itu.
“DPD mengusulkan hal ini semata-mata untuk kepentingan bersama, agar bisa bersatu dan fokus terhadap membangun bangsa untuk kepentingan seluruh rakyat,” katanya. (pri/*)
