JAKARTA – Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menilai, penetapan tersangka Komisaris Jenderal Budi Gunawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sarat dengan kepentingan politik. Alasannya, kata dia, KPK menetapkan Budi sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi setelah yang bersangkutan dicalonkan Presiden Jokowi sebagai Kepala Kepolisian RI.

Basarah menyebutkan, dinamika di internal Polri menjelang pergantian tampuk kepemimpinan cukup tinggi. Menurut dia, dinamika itu di antaranya persaingan menuju kursi Kapolri antara jenderal bintang dua dan bintang tiga. Di sisi lain, Kapolri saat ini, Jenderak Pol Sutarman sebenarnya baru akan memasuki masa pensiun pada Oktober mendatang. Oleh karena itu, kata Basarah, Jokowi harus mengambil keputusan yang tepat dan tak merugikan pihak lain.

“Presiden harus memilah-milah sehingga keputusannya tidak merugikan pihak lain, lembaga poltik juga. Karena memang presiden diposisikan pada saat yang sulit,” ujar Basarah, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/1/2015).

Terkait keputusan akhir apakah Budi jadi dilantik atau tidak, merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Meski telah disetujui DPR, Basarah mengatakan, Jokowi bisa saja membatalkan pelantikan Budi sebagai Kapolri.

“Presiden punya hak prerogratif (untuk membatalkan pelantikan),” kata Basarah.

Budi Gunawan diterima secara aklamasi oleh Komisi III DPR sebagai Kapolri. Keputusan Komisi III disahkan dalam sidang paripurna DPR pada hari ini. Meski berstatus tersangka, jalan Budi hingga disahkan menjadi calon Kapolri berjalan mulus. Pencalonannya ditentang sejumlah elemen masyarakat. Dengan status tersangka yang disandangnya, Budi dianggap tak layak menjadi Kapolri.

KPK mengumumkan penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka dengan dugaan terlibat transaksi mencurigakan atau tidak wajar pada Selasa (13/1/2015). Penyelidikan mengenai kasus yang menjerat Budi telah dilakukan KPK sejak Juli 2014. Atas perbuatannya, Budi disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat 2, dan Pasal 11 atau 12 B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1KUHP. (Kompas)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS