SURABAYA – Pengentasan kemiskinan di wilayah pedesaan Kabupaten Tuban dinilai perlu diarahkan pada penguatan ekonomi warga. Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur Ony Setiawan mendorong optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan koperasi tani sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat desa.

Menurut Ony, pengentasan kemiskinan di pedesaan tidak cukup hanya melalui bantuan sosial, tetapi membutuhkan strategi yang mampu meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi masyarakat.

Legislator yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tuban itu menyebut terdapat tiga pilar utama yang perlu dijalankan secara terpadu, yakni pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan berbasis pemberdayaan ekonomi lokal, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar.

“Solusi utama yang mendesak diterapkan mencakup tiga pilar utama. Yakni pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan berbasis pemberdayaan ekonomi lokal, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar,” ujar Ony.

Ia menjelaskan, peningkatan pendapatan masyarakat dapat didorong melalui penguatan sektor ekonomi lokal, terutama pertanian, perikanan dan UMKM.

Penguatan tersebut, kata Ony, perlu dibarengi dengan pendampingan digital serta kemudahan akses pembiayaan, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), sehingga pelaku usaha desa memiliki ruang lebih besar untuk mengembangkan usahanya.

Selain itu, penyerapan tenaga kerja lokal melalui Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dinilai penting. Skema tersebut dapat memberikan penghasilan secara langsung kepada warga miskin melalui keterlibatan mereka dalam pembangunan di desa.

Ony menegaskan, BUMDes dan koperasi tani memiliki posisi strategis dalam membangun ekosistem ekonomi desa. Keduanya perlu dioptimalkan agar tidak hanya menjadi kelembagaan administratif, tetapi benar-benar mampu membuka peluang usaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

“Pembangunan infrastruktur penghubung, seperti akses jalan desa, penerangan, hingga jaringan internet, juga perlu dipercepat untuk melancarkan distribusi hasil bumi dan membuka peluang pasar baru bagi potensi desa di Tuban,” paparnya.

Menurutnya, penguatan kelembagaan ekonomi desa harus berjalan beriringan dengan pembangunan infrastruktur. Akses jalan yang baik, penerangan dan jaringan internet akan mempermudah mobilitas masyarakat sekaligus memperluas akses produk desa menuju pasar.

Dengan demikian, potensi pertanian, perikanan maupun UMKM di pedesaan tidak berhenti pada produksi, tetapi dapat berkembang hingga tahap pemasaran dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Di sisi lain, Ony menekankan pentingnya keterlibatan seluruh elemen dalam upaya pengentasan kemiskinan di pedesaan. Pemerintah daerah, kelembagaan desa, sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hingga masyarakat harus mengambil peran sesuai kapasitas masing-masing.

Kolaborasi tersebut diperlukan agar program pengentasan kemiskinan tidak berjalan sendiri-sendiri dan dapat memberikan dampak yang berkelanjutan.

Ony menambahkan, struktur PDI Perjuangan Kabupaten Tuban juga siap hadir di tengah masyarakat untuk mengawal dan mendampingi proses pemberdayaan secara berkesinambungan.

“PDI Perjuangan Kabupaten Tuban juga menugaskan pengurus partainya untuk melakukan pendampingan kepada masyarakat desa guna meningkatkan kesadaran sosial, memperkuat solidaritas, dan menjadi jembatan komunikasi antara warga dan pemerintah,” pungkasnya. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS