BATANG – Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menegaskan pentingnya sinkronisasi kebijakan pusat daerah terkait tata ruang dan perlindungan lahan pangan.

Hal itu dia sampaikan saat melaksanakan kunjungan spesifik ke Batang Industrial Park, Kamis (27/11/2025).

Kunjungan ini sekaligus menjadi ruang bagi DPR RI untuk menyuarakan aspirasi daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan dan memperkuat daya saing industri nasional.

Legislator perempuan satu-satunya dari Dapil 7 Jawa Timur itu menyampaikan bahwa isu tata ruang masih menjadi tantangan besar bagi Industri di banyak daerah.

Ketidaksinkronan antar kementerian, terutama terkait status lahan sawah dilindungi (LSD), berdampak langsung pada ruang gerak pembangunan serta ekspansi industri.

“Kepala daerah ingin menjaga sawah sebagai lahan pangan, tapi di sisi lain kebijakan Kementerian ATR/BPN seringkali tidak selaras dengan prioritas ketahanan pangan nasional,” ujar Novita, dalam keterangannya, Jumat (28/11/2025).

Dia menyoroti adanya permintaan jatah LSD dari ATR/BPN yang justru membuat sawah produktif semakin menyusut.

Kondisi ini, menurutnya, memicu benturan kebijakan antara kementerian teknis dan program prioritas presiden di sektor pangan.

“Kebijakan yang tidak terintegrasi ini membuat daerah kesulitan menyusun tata ruang yang adaptif. Jika dibiarkan, industri akan tertekan dan daya saing kita menurun,” tegasnya.

Politisi PDI Perjuangan tersebut menambahkan, daerah saat ini tengah menghadapi situasi fiskal yang sempit.

Karena itu, pembangunan yang mengandalkan investasi industri harus mendapat kepastian dari sisi tata ruang dan regulasi.

“Ketika kebijakan tidak selaras, industri sulit bergerak, daerah tidak bisa tumbuh, dan pendapatan daerah ikut terhambat. Inilah yang harus DPR suarakan agar kebijakan pusat benar-benar berpihak pada penguatan ekonomi daerah,” pungkasnya. (goek)