Assalamualaikum Wr Wb
Salam Sejahtera
Om Swastiastu
Namobudaya
Salam Kebajikan
Salam Pancasila
Merdeka !!!

Yang saya hormati
Menteri Dalam Negeri RI, Prof Tito Karnavian Phd atau yang mewakili
DPP PDI Perjuangan
Seluruh anggota DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota Fraksi PDI Perjuangan.

Pertama, mari kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan YME karena atas berkat rahmat, karunia-Nya kita dapat bertemu dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) dalam rangka pendalaman tugas anggota DPRD Provinsi/Kab/Kota Fraksi PDI Perjuangan. Dalam kesempatan kali ini saya mendapatkan dari amanat dari Ketua DPR RI, Ibu DR HC Puan Maharni untuk mewakili beliau dalam menjalankan tugas DPP Partai untuk memberikan sambutan dalam Pembukaan acara ini. Beliau juga menitip pesan kepada saya untuk menyampaikan permohonan maaf yang berhalangan hadir dikarenakan sedang menghadiri pertemuan internasional World Water Forum di Bali.

Bimtek ini dilaksanakan menjelang Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan 24–26 Mei 2024 yang mengambil tema yang sama dengan Bimtek ini yakni “Satyam Eva Jayate : Kekuatan Persatuan Rakyat, Jalan Kebenaran Yang Berjaya”. Tema ini senafas dengan keyakinan politik yang selalu dipegang teguh oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Prof DR (HC) Megawati Soekarnoputri dimana dalam setiap mengambil langkah-langkah perjuangan politiknya senantisa berpedoman pada nilai-nilai kebenaran, menjunjung hukum dan etika berpolitik dan bernegara.

Tidak hanya Ibu Mega, Presiden Soekarno selama hidupnya juga berjuang untuk nilai-nilai kebenaran. Kita bisa membaca sejarah perjuangan Bung Karno melawan imperialisme dan kolonialisme yang menindas kemanusiaan. Selain itu, pentingnya bersatu dengan rakyat sebagai jalan kebenaran juga sudah ditegaskan Bung Karno sejak perjuangan kemerdekaan dengan mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) pada tahun 1927. Menurut Bung Karno, hanya persatuan yang menjadi modal terbesar rakyat Indonesia untuk melawan penjajah.

Bahkan perjuangan menegakkan kebenaran dan pentingnya persatuan itu tidak hanya bersifat nasional melainkan internasional. Hal itu terlihat jelas bagaimana Bung Karno di depan PBB tanggal 30 September 1960 menawarkan Pancasila sebagai ideologi universal untuk umat manusia. Pidato monumental di PBB tersebut diucapkan setelah sebelumnya Bung Karno bersama para tokoh dunia lainnya menggalang Konferensi Asia Afrika tahun 1955 dengan satu pesan bahwa manusia diciptakan setara dan memiliki hak – hak dasar yang harus dihormati. Tiada eksploitasi manusia atas manusia, tiada eksploitasi bangsa atas bangsa.

Dengan menjadikan tema ini sebagai tema Bimtek, secara sadar, bahwa tugas kita ke depan adalah menyampaikan kebenaran dan bersatu dengan rakyat melalui tugas dan fungsi DPRD baik melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Oleh karena itu setiap anggota DPRD dituntut untuk menjadi mata dan telinga, otot serta otaknya partai.

Sebagai mata dan telinga, setiap anggota DPRD harus dapat mendengar, melihat, memetakan kondisi internal partai, kondisi eksternal partai, kondisi kekuatan-kekuatan yang dapat mempengaruhi partai. Sebagai ototnya partai, setiap anggota DPRD harus bersedia bekerja kapanpun partai membutuhkan. Tanpa adanya kader yang bekerja, Partai tak bertenaga sebagaimana badan tanpa otot. Kemudian, sebagai otaknya partai, setiap anggota DPRD harus dapat menjadi ahli pikir partai memikirkan strategi dan taktik memenangkan partai dan hati rakyat.

Hadirin Sekalian,

Partai politik memegang peran yang amat strategis dalam konstruksi ketatanegaraan Indonesia. UUD NRI Tahun 1945 memberikan peran sentral bahwa penentuan pejabat publik seperti presiden dan wakil presiden, anggota DPR/DPRD, kepala/wakil kepala daerah ikut ditentukan oleh partai politik. Dan semua pejabat publik yang kadernya bersumber dari partai politik memiliki wewenang untuk menentukan nasib rakyat, bangsa dan negaranya. Dengan demikian, dapat dikatakan, baik buruknya nasib rakyat, maju dan mundurnya nasib bangsa dan negara, ditentukan oleh baik buruknya partai politik. Sehingga Bimtek ini menjadi penting dalam memperkuat kapasitas kader-kader partai di lembaga legislatif dalam upaya memperjuangkan hak-hak rakyat.

Dalam dokumen Sikap Politik PDI Perjuangan hasil Kongres V Partai hal.43, tertulis data Pemilihan Legislatif 2019, PDI Perjuangan berhasil menempatkan 128 kadernya untuk menjadi anggota DPR RI dan berhak menjabat sebagai Ketua DPR RI, 419 kadernya untuk menjadi anggota DPRD Provinsi yang diantaranya 18 orang berhak menjabat sebagai Ketua DPRD dan 12 orang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD,serta sebanyak 2.835 kadernya untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diantaranya 180 orang berhak menjabat sebagai Ketua DPRD.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi DPRD, semua anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan tersebut tidak berjuang dalam ruang hampa ataupun ruang bebas. Kita terikat oleh aturan main organisasi kepartaian yang memiliki ideologi, aturan hukum serta keputusan-keputusan partai. Hal tersebut jelas tertuang dalam Pasal 7 ART PDI Perjuangan bahwa seorang anggota legislatif adalah anggota partai yang ditugaskan melaksanakan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan agar kebijakan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota selaras dengan sikap politik, kebijakan, dan Program Perjuangan Partai. Oleh karena itu, anggota DPRD disebut sebagai petugas partai di lembaga legislatif.

Sebagai petugas partai di lembaga legislatif, mutlak diperlukan pemahaman ideologi, politik dan keorganisasian PDI Perjuangan. Hal ini agar tidak terjadi keterputusan antara jiwa dan raga kader partai di lembaga legislatif. Percuma jika raga-nya PDI Perjuangan tetapi tidak memiliki jiwa-nya partai. Percuma berbaju PDI Perjuangan tetapi isi hati dan wataknya bukan PDI Perjuangan. Hal ini menyebabkan banyak fenomena anggota legislatif setelah terpilih berjuang tanpa arah, individualis bahkan pragmatis, sekedar menjadikan kekuasaan sebagai ajang peningkatan status sosial dan pengumpulan pundi-pundi materi.

Hal tersebut menjadi tantangan besar kader partai di tengah arus liberalisme politik yang mendewakan materi sebagai ‘tuhan’ baru di dunia politik. Nilai-nilai individualisme telah menggusur semangat gotong royong di antara kader partai. Politik terdegradasi menjadi sekedar sarana artikulasi kepentingan sempit individu untuk memenuhi hasrat berkuasa dan hasrat ekonomi. Perjuangan politik tidak lagi untuk nilai-nilai kebenaran melainkan berorientasi mencari nilai tambah ekonomi. Jika ini dibiarkan, cepat atau lambat partai ini akan ditinggalkan dan tergilas arus sejarah yang penuh gelombang liberalism dan pragmatisme.

Oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini, perlu untuk melihat kembali jati diri ideologis PDI Perjuangan. PDI Perjuangan adalah partai nasionalis Soekarnois. Hal ini jelas termaktub dalam Pasal 10 Anggaran Dasar Partai dimana partai mempunyai tugas menjabarkan, menyebarluaskan dan membumikan ajaran-ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu ajaran utama Bung Karno yakni Pancasila yang digali dan dipersembahkan sebagai dasar dan ideologi Indonesia merdeka.

Pancasila kemudian dijadikan asas PDI Perjuangan sebagaimana dirumuskan di Pasal 5 Anggaran Dasar Partai dimana ‘Partai berasaskan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jiwa dan semangat kelahirannya pada 1 Juni 1945. Hal ini berarti PDI Perjuangan mengakui rumusan Pancasila di dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, tetapi cara partai memahami sila demi silanya merujuk pada Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 di depan sidang BPUPK yang khusus membahas apa dasarnya jika Indonesia merdeka.

Dalam proses perumusan dasar negara, Bung Karno memainkan peran yang sangat penting. Bung Karno berhasil menyintesiskan berbagai pandangan yang telah muncul dan orang pertama yang mengonseptualisasikan dasar negara itu ke dalam pengertian “dasar falsafah” (philosofische grondslag) atau “pandangan komprehensif dunia” (weltanschauung) secara sistematik, solid dan koheren. Istilah Pancasila itu sendiri berasal dari Bung Karno. Tanpa mengikutsertakan Bung Karno dalam menjelaskan nilai-nilai filosofis Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara sama saja dengan memutus rantai sejarah bangsa Indonesia.

Namun, berbicara tentang Pancasila tidaklah mudah karena pernah dalam satu babak sejarah bangsa ini, terjadi distorsi dan manipulasi sejarah Pancasila oleh rezim Orde Baru. Dampaknya, terjadi polemik berkepanjangan tentang kapan Pancasila itu lahir dan siapa orang yang pertama kali mengemukakan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Akibatnya, pemahaman Pancasila menjadi tafsir bebas individual dimana setiap orang bebas menafsir sila pertama hingga sila kelima sesuai dengan pemahaman dan kepentingannya masing-masing. Tentunya ini berbahaya bagi keberlangsungan negara jika para pejabat publiknya berbeda-beda dalam memahami dasar dan ideologi negara.

Sehingga dapatlah kita pahami mengapa Ibu Megawati Soekarnoputri berjuang memberikan kebenaran sejarah tentang Bung Karno dengan cara melawan praktik politik desoekarnoisasi. Berkat konsistensi dan perjuangan ideologi itu, akhirnya bangsa Indonesia bisa kembali memperingati 1 Juni sebagai Hari Lahirnya Pancasila. Perjuangan ideologis ini bukan untuk kepentingan kelompok semata melainkan bagaimana bangsa Indonesia kembali memiliki jati diri ideologi yang benar sesuai maksud para pendiri bangsa. Sehingga, kita bisa menghadapi tantangan demi tantangan yang datang dari dalam dan luar bangsa Indonesia.

Hadirin Yang berbahagia,

Salam satu implementasi nilai-nilai Pancasila terdapat dalam tugas legislasi DPRD khususnya pembentukan Peraturan Daerah. Kita patut memberi apresiasi kepada Fraksi PDI Perjuangan di daerah (Provinsi Yogyakarta, Banten, Kalimantan Tengah dll) yang telah berinisiatif membuat Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Namun, dari banyak daerah yang belum memiliki Perda sejenis, upaya tersebut masih perlu untuk ditingkatkan.

Lebih esensial lagi, sebagaimana hasil Kongres V PDI Perjuangan tahun 2019, bagaimana DPRD Provinsi/Kab/Kota bersama kepala daerah menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman praktis pembangunan di daerahnya, yaitu dengan menjadikan Dokumen Keppres No. 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila sebagai dokumen hukum dan pemerintahan sebagai dasar evaluasi peraturan yang sudah ada ataupun pembentukan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah (pergub/perbup/perwali) yang disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Tanpa pemahaman yang kuat terhadap sejarah pembentukan Pancasila, tentu hal tersebut akan sulit terwujud. Oleh karena itu Dewan Pimpinan Partai sesuai jenjangnya hendaknya memperkuat sinergi tiga pilar partai khususnya menyangkut kaderisasi terutama sejarah pembentukan Pancasila menurut pendiri bangsa.

Hadirin sekalian,

Sebentar lagi kita akan menghadapi momentum Pilkada 2024 yang meliputi 37 Provinsi dan 508 kabupaten/kota. Perjuangan ideologis hendaknya juga dilakukan pada momentum ini ketika partai hendak mengusung seorang pemimpin daerah, sebaiknya menitipkan agenda ideologis partai sebagai salah satu kontrak politik yang harus terakomodir dalam RPJMD. Sehingga pilkada bukan hanya soal merebut dan berbagi kuasa tetapi juga bagaimana ideologi Pancasila dapat langgeng dan lestari melalui kebijakan publik di setiap daerah.

Terakhir mengutip pesan Ibu Ketua Umum, untuk semua kader turun ke bawah dan jadi solusi atas masalah rakyat. Perkuatlah akar rumput, menangis dan tertawa bersama rakyat. Hanya dengan cara itu kita bisa menyatu dengan rakyat menyampaikan kebenaran bahwa kader-kader PDI Perjuangan senantiasa setia berpihak dan setia berjuang untuk kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial.

Sekian pengarahan Bimbingan Teknis dalam rangka Pendalaman Tugas DPRD Provinsi, Kab/Kota Fraksi PDI Perjuangan yang dapat kami sampaikan. Semoga acara ini bisa menghasilkan rekomendasi-rekomendasi strategis bagi kehidupan kepartaian, bangsa dan negara Indonesia.

Menutup sambutan ini, ijinkan saya mengutip pesan Bung Karno yang mengutip Kitab Bhagawat Ghita : Karmane Fadikaratse Mapalesu Kadachana, Berjuanglah Engkau Tanpa Menghitung-hitung akibatnya atau menghitung-hitung untung ruginya. Sebab, hasil perjuangmu, jika bukan engkau yang akan menikmatinya, pasti lah anak-cucumu yang kelak akan merasakan dan menikmatinya.

Selamat mengikuti Bimtek dan rakernas Partai, semoga Tuhan YMK senantiasa memberikan kita rahmat dan hidayahNYA agar kita senantiasa konsisten berjuang di jalan kebenaraan. Satyam Eva Jayate, Bahwa Kebenaran lah Yang Pasti Akan Berjaya. Terima Kasih.

Jakarta, 23 Mei 2024

Dr. Ahmad Basarah
Wakil Ketua MPR RI
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Luar Negeri

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS