SUMENEP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2026 dan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 di Kantor Bupati Sumenep, Kamis (27/3/2025).

Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, mengatakan pelaksanaan musrenbang untuk memperoleh masukan dan mengakomodir kepentingan masyarakat. Selain itu, sebagai bentuk transparansi untuk menghasilkan perencanaan daerah yang aspiratif dan responsif.

“Musrenbang RKPD dan Konsultasi Publik RPJMD memiliki makna yang strategis dalam menentukan target pencapaian pembangunan,” ujar Fauzi.

Karena itu, tambah Fauzi, seluruh perangkat daerah bisa menjabarkan visi dan misi Kabupaten Sumenep melalui penyusunan sasaran, program prioritas beserta indikator kinerjanya yang terarah dan terukur.

Perangkat daerah harus mampu menyusun program sesuai visi-misi Kabupaten Sumenep dalam rangka penyelesaian permasalahan daerah, seperti rendahnya IPM, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan permasalahan lainnya.

“Pimpinan perangkat daerah hendaknya melakukan rasionalisasi terhadap program kegiatan yang secara output tidak memiliki nilai manfaat, sehingga membuat program kegiatan yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” jelas Fauzi.

Politisi PDI Perjuangan itu berharap, pimpinan perangkat daerah perlu sinergi, kolaborasi, diskusi, serta proses untuk menciptakan program pembangunan sesuai visi-misi.

Hal itu mengingat masih sangat makro dan belum operasional, sehingga harus diturunkan atau dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan.

“Visi misi dirumuskan tentu sudah melalui pemikiran, perenungan, serta proses diskusi dengan beberapa pihak yang memiliki kepedulian dan komitmen yang tinggi untuk kemajuan Kabupaten Sumenep,” tutur Fauzi.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto, menambahkan bahwa tujuan penyelenggaraan kegiatan ini untuk memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan.

“Perencanaan pembangunan harus dilakukan secara sinergis antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat agar kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran,” ujar Arif.

Hadir dalam acara tersebut, Wakil Bupati Sumenep, KH. Imam Hasyim, anggota DPRD, perwakilan Forkopimda, Kepala BPS, perwakilan Bappeda Provinsi Jatim, kepala OPD, akademisi, tokoh masyarakat, serta berbagai organisasi yang peduli terhadap pembangunan daerah. (set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS