SURABAYA – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur mengatakan, rencana Kementerian Keuangan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap komoditas sembako akan sangat memberatkan semua pihak.

Bukan hanya koperasi dan UMKM selaku distributor sembako, tambah Untari, namun juga petani dan konsumen.

“Kalau untuk sembako saya berharap pemerintah janganlah mengambil (PPN). Kecuali sembako untuk industri, kalau saran saya,” kata Untari, di Surabaya, Minggu (20/6/2021).

Politisi yang juga Ketua Koperasi Setia Budi Wanita (SBW) Malang ini berharap, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan mengurungkan niatnya menerapkan PPN terhadap komoditas sembako.

Selaku pelaku usaha yang menggeluti bidang koperasi, Untari menyadari bertambahnya beban yang akan dipikul pelaku koperasi dan UMKM apabila kebijakan ini dijalankan.

“Gulung tikar betul koperasi kalau seperti itu. Ini baru koperasi, belum UKM, sehingga khusus sembako janganlah. Saya siap diajak bicara soal ini, karena saya tahu medan,” tegas Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) tersebut.

Untari menambahkan, pengenaan PPN akan menyebabkan kenaikan harga sembako dan berimbas kepada sendi perekonomian kehidupan masyarakat.

Dirinya mencontohkan, dalam jangka waktu satu bulan, koperasi yang dia kelola membutuhkan Rp 1,5 miliar untuk belanja beras. Apabila rencana PPN untuk sembako tersebut dilakukan, maka pelaku usaha membebankan biaya PPN tersebut kepada pembeli atau konsumen.

“Kalau saya harus mengeluarkan tarif rendah PPN sebesar 1% atas sembako yang jumlahnya Rp. 15 juta, itu nanti pasti akan saya tambahkan kepada konsumen. Konsumennya adalah anggota sehingga, akhirnya anggota kena beban,” urainya.

Untari juga mendorong pemerintah melakukan inovasi di bidang pertanian untuk meningkatkan produktivitas hasil tani dan menarik minat generasi muda menjadi petani milenial.

Selaku anggota DPRD Provinsi, dia mendorong adanya pembangunan mindset di kalangan generasi muda, bahwa pertanian dapat menjadi kegiatan ekonomi yang memiliki nilai ekonomi cukup tinggi.

Untuk menciptakan mindset semacam itu, dia memandang perlu adanya campur tangan dari pemerintah terhadap kegiatan pertanian.

“Didesain mulai dari regulasi berkaitan dengan bibit, terkait dengan masa tanam, terkait dengan pupuk, terkait dengan pasca panen,” jelas Untari.

“Kadang-kadang terjadi situasi dimana saat panen harga gabah turun ini pemerintah harus ikut campur untuk melindungi harga gabah supaya tidak turun. Kemudian setelah itu ketika sudah off farm maupun on farm. Sudah dilepas ke masyarakat menjadi beras, bagaimana membuat beras itu memiliki kualitas yang baik dan dikonsumsi dengan baik,” lanjut Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur tersebut.

Dengan adanya inisiatif dari pemerintah untuk ikut campur tangan dalam mengontrol harga komoditas pertanian, Untari percaya bahwa minat generasi muda untuk menjadi petani-petani milenial akan muncul dengan sendirinya. 

Dia juga menyebutkan perlu adanya inisiatif dan pembaharuan visi pembangunan dari pemerintah, bahwa membangun Indonesia harus dimulai dari desa. Salah satunya adalah mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

“Sekarang sudah dimulai oleh Pak Jokowi, dengan adanya dana desa yang sudah sampai Rp 1 miliar lebih itu sudah bagus banget. Tapi belum cukup, perlu dibantu pemerintah provinsi dan kabupaten/kota setempat,” pungkasnya. (ace/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS