JAKARTA – Para menteri di kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak akan bisa ‘menikmati’ jabatannya. Sebab, sebagai ujung tombak penentu keberhasilan program-program Jokowi, mereka memiliki tanggung jawab berat.

“Jangan harap mereka yang dipilih akan bisa menikmati jabatannya sebagai menteri, karena Jokowi memberi tugas yang berat dan target maksimal,” tegas Penulis buku ‘Solusi Jokowi’ Michael Umbas kepada wartawan di Jakarta, Minggu (19/10/2014).

Oleh karena itu, dia menilai wajar jika Jokowi sangat serius dan hati-hati dalam menyeleksi calon menterinya. Menurut Umbas, Jokowi ingin orang-orang pilihannya nanti bisa langsung bekerja.

Dalam buku ‘Solusi Jokowi’, Umbas menggambarkan bagaimana Jokowi nanti akan secara rutin mengevaluasi menteri-menterinya. Sejumlah indikator dan target kerja akan ditetapkan sebagai dasar penilaian.

“Kalau di swasta menggunakan Key Performance Indicator demikian juga dengan Jokowi akan memberi target kerja kepada menterinya,” kata dia.

Mereka yang gagal memenuhi standar Jokowi, tambah Umbas, dianggap tidak mampu bekerja untuk rakyat. Karenannya, bukan tidak mungkin mereka segera dicopot dari jabatannya alias di reshuffle.

Soal polemik nama-nama menteri yang beredar di grup-grup media sosial jelang pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Wakil Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto minta masyarakat bersabar menunggu pengumuman resmi dari Jokowi.

“Terhadap berbagai nama-nama tersebut, maka masyarakat dihadapkan untuk sabar, mengingat pentingnya pengecekan nama-nama tersebu agar benar-benar bersih dari berbagai persoalan korupsi,” kata Hasto dalam rilis persnya, Minggu (19/10/2014).

Sementara, Jokowi sendiri kepada wartawan menegaskan, bahwa pengumuman nama-nama menteri kabinetnya tinggal menunggu waktu saja. “Nama tinggal diumumkan saja,” ujar Jokowi, usai acara geladi bersih pelantikan Presiden-Wakil Presiden RI di gedung parlemen.

Soal waktu pengumuman, menurut Jokowi, bisa saja berlangsung esok hari. “Besok langsung pengumuman menteri bisa saja. Ya bisa besok, lusa, tiga hari lagi, enam hari lagi,” kata dia.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto, mengatakan tidak akan menutup-nutupi rekam jejak 43 nama calon menteri yang diajukan Jokowi. “Jika ada yang bermasalah, pasti kami laporkan kepada Jokowi,” kata Bambang di Gedung Joeang 45.

Sebelumnya, Jokowi menyerahkan 43 nama calon menterinya kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan KPK. Hal ini dilakukan untuk mengetahui rekam jejak keuangan dan kasus korupsi yang mungkin menjerat para calon menterinya.

Bambang pun tidak mau membeberkan temuan atau indikasi korupsi yang melekat pada salah satu calon menteri kabinet Jokowi. “Kami hanya berhak memberitahukannya, hanya kepada Jokowi,” kata Bambang. (pri/*)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS