BLITAR – Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah memastikan PDI Perjuangan akan mendapatkan kursi Ketua DPR RI. Hal tersebut menurutnya ada perubahan Undang-Undang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3) tentang hak pemenang pemilu menjadi Ketua DPR.

Meskipun perhitungan suara masih berlangsung secara berjenjang mulai dari KPUD dan terakhir pada tanggal 22 Mei di KPU RI.

“Dari hasil sementara Quick Count, PDI Perjuangan hampir dipastikan akan menjadi pemenang dalam pemilu Legislatif 2019,” katanya.

Selanjutnya, menurut Basarah, ketika Pemilu 2014 dimana ketika pemilu legislatif dimenangkan PDI Perjuangan, partai-partai yang bergabung di koalisi Merah Putih menginisiasi perubahan Undang-Undang MD3 itu.

“Pada periode yang masih berjalan sekarang, PDI Perjuangan tidak menduduki Ketua DPR meski 2014 lalu kami menang pemilu Legislatif,” tambah legislator DPR RI dari Dapil V Jawa Timur ini.

Soal pertemuan antara Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), yang juga Ketua MPR dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara beberapa hari lalu, Basarah mengatakan sebaiknya pertemuan itu lebih dilihat sebagai upaya para pemimpin bangsa menyampaikan pesan perdamaian usai pelaksanaan Pemilu 2019.

“Saya kira dalam kapasitasnya sebagai Ketua MPR Beliau mengambil sikap kenegarawanan bertemu Pak Jokowi untuk menyampaikan pesan kepada bangsa bahwa masa kompetisi politik sudah berlalu dan kini saatnya melakukan konsolidasi bangsa,” jelas Basarah.

“Saya kira terlalu prematur untuk menarik kesimpulan bahwa kehadiran Zulhas dalam rangka bargaining position dan lain sebagainya,” tambah dia.

Basarah menilai, sebagai Ketua MPR Zulhas memiliki tugas berat setelah pesta demokrasi Pemilu 2019 yang dijadikan ajang untuk memecah-belah bangsa.

Menurutnya, hal itu sejalan dengan tugas MPR dalam menyosialisasikan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara serta menjadikan MPR sebagai ‘rumah bangsa’.

“PDIP mengapresiasi ikhtiar yang dilakukan Pak Zulhas tersebut setelah bangsa ini baru saja melewati 7 bulan tahapan Pemilu yang melelahkan, ” ujarnya.

Meski begitu, menurut Basarah, tidak menutup kemungkinan PAN akan dirangkul dalam pemerintahan Jokowi – Maruf jika pasangan tersebut mendapat mandat dari rakyat untuk memerintah selama lima tahun ke depan.

PDIP, sebutnya, merupakan partai pengusung yang menganut prinsip Demokrasi Pancasila berintikan pada semangat gotong royong.

“Sesuai dengan prinsip Demokrasi Pancasila, Beliau (Jokowi), jika kembali mendapat mandat, akan mengajak partai lain bukan hanya partai yang tergabung dalam koalisi TKN untuk bersama-sama mengelola bangsa ini,” tuturnya. (goek)