Jumat
13 November 2026 | 11 : 13

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Memperbaiki DPS Lebih Tepat Ketimbang Menolak Pleno Penetapan Daftar Pemilih

pdip-jatim-hasto-doorstop2

JAKARTA – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, masalah daftar pemilih tetap (DPT) ganda merupakan sisa-sisa dari Pemilu 2009.

“Ini kan sisa-sisa 2009. Ketika Pemilu 2004, adalah pemilu yang demokratis, bahkan paling demokratis setelah 1995,” kata Hasto di Posko Cemara, Jakarta, Selasa (4/9/2018).

Kubu Prabowo sebelumnya menyatakan menolak rencana KPU menggelar rapat pleno finalisasi daftar pemilih sementara (DPS) menjadi daftar pemilih tetap. Menurut mereka, ditemukan 25 juta data penduduk ganda.

Hasto menerangkan, pada pemilu 2009, terjadi manipulasi DPT. DPT dijadikan alat untuk memenangi kontestasi Pemilu.

“Pemilu 2009 adalah titik balik dari Demokrasi kita. Di 2009 terjadi manipulasi DPT dan dijadikan alat. Saat itu kami lakukan koreksi. Saat itu terbentuk panitia angket untuk mengkoreksi agar DPT tidak dijadikan alat untuk pemenangan,” jelas Hasto.

Menurut, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf ini, pemerintahan Jokowi berusaha untuk memperbaiki masalah DPT tersebut.

“Pemerintah Pak Jokowi mempunyai komitmen untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Sehingga DPT bisa dilakukan perbaikan-perbaikan dan itu yang menjadi konsen kami. Bahwa setiap warga negara yang punya hak pilih harus dijamin secara konstitusional,” ujarnya.

Koalisi pendukung Jokowi pun mengajak koalisi Prabowo untuk bekerja sama membenahi DPS untuk Pemilu 2019.

“Mari kita bekerja sama mendorong KPU, agar DPT (dapat) melindungi hak konstitusional warga negaranya,” ucap Hasto.

Dia menambahkan, memperbaiki DPS lebih tepat dilakukan ketimbang menolak pleno penetapan DPT.

“Kita perbaiki saja bersama-sama, disisir bersama-sama, dan kemudian partisipasi warga secara aktif melihat, apa pun setiap satu suara itu menentukan masa depan bangsa kita,” jelas Hasto.

DPT, lanjut dia, adalah cermin hak rakyat yang berdaulat untuk pemilih dijamin undang-undang. Karena itu hak tersebut harus dilindungi.

Pihaknya juga mengajak masyarakat berpartisipasi. Caranya dengan melaporkan kejanggalan ke KPU.

Pengalaman itu pernah dialami Hasto. “Dari keluarga saya sendiri, dulu Pilgub ikut memilih. Tiba-tiba kemarin tidak bisa memilih,” ungkapnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Artikel Terkini

HEADLINE

Said Abdullah Beberkan Tiga Opsi Prabowo Isi Kursi Wapres, Ini Gambaran Sosok Idealnya

JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah membeberkan tiga opsi yang dapat dipertimbangkan Presiden Prabowo ...
KRONIK

Ketua DPRD Tulungagung Tampung Aspirasi Pembangunan Infrastruktur hingga Insentif Guru Madin

TULUNGAGUNG – Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, Marsono, menggelar reses atau serap aspirasi masyarakat di Desa ...
KRONIK

Hadiri Gelar Karya Inovasi HGN 2026, Wakil Ketua DPRD Magetan Suyatno Dorong Peningkatan Mutu Pendidikan dan Kesejahteraan Guru

MAGETAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magetan mendorong penguatan kualitas pendidikan melalui ...
KRONIK

Baznas Banyuwangi Luncurkan Layanan Digital, Bupati Ipuk: Perkuat Kepercayaan Masyarakat

BANYUWANGI – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Banyuwangi meluncurkan layanan digital “Swalayan Baznas” (SwaBAZ). ...
EKSEKUTIF

Pasar Induk Pare Kediri Tambah Los Baru, Pedagang Musiman Tak Lagi Berjualan di Jalan

KEDIRI – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menyiapkan los baru di Pasar Induk Pare untuk menampung pedagang ...
LEGISLATIF

Novita Hardini Dorong Pemerintah Serius Tangani Dampak Longsor di Munjungan Trenggalek

TRENGGALEK – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Novita Hardini mendorong pemerintah memberikan perhatian serius ...