oleh

Memperbaiki DPS Lebih Tepat Ketimbang Menolak Pleno Penetapan Daftar Pemilih

JAKARTA – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, masalah daftar pemilih tetap (DPT) ganda merupakan sisa-sisa dari Pemilu 2009.

“Ini kan sisa-sisa 2009. Ketika Pemilu 2004, adalah pemilu yang demokratis, bahkan paling demokratis setelah 1995,” kata Hasto di Posko Cemara, Jakarta, Selasa (4/9/2018).

Kubu Prabowo sebelumnya menyatakan menolak rencana KPU menggelar rapat pleno finalisasi daftar pemilih sementara (DPS) menjadi daftar pemilih tetap. Menurut mereka, ditemukan 25 juta data penduduk ganda.

Hasto menerangkan, pada pemilu 2009, terjadi manipulasi DPT. DPT dijadikan alat untuk memenangi kontestasi Pemilu.

“Pemilu 2009 adalah titik balik dari Demokrasi kita. Di 2009 terjadi manipulasi DPT dan dijadikan alat. Saat itu kami lakukan koreksi. Saat itu terbentuk panitia angket untuk mengkoreksi agar DPT tidak dijadikan alat untuk pemenangan,” jelas Hasto.

Menurut, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf ini, pemerintahan Jokowi berusaha untuk memperbaiki masalah DPT tersebut.

“Pemerintah Pak Jokowi mempunyai komitmen untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Sehingga DPT bisa dilakukan perbaikan-perbaikan dan itu yang menjadi konsen kami. Bahwa setiap warga negara yang punya hak pilih harus dijamin secara konstitusional,” ujarnya.

Koalisi pendukung Jokowi pun mengajak koalisi Prabowo untuk bekerja sama membenahi DPS untuk Pemilu 2019.

“Mari kita bekerja sama mendorong KPU, agar DPT (dapat) melindungi hak konstitusional warga negaranya,” ucap Hasto.

Dia menambahkan, memperbaiki DPS lebih tepat dilakukan ketimbang menolak pleno penetapan DPT.

“Kita perbaiki saja bersama-sama, disisir bersama-sama, dan kemudian partisipasi warga secara aktif melihat, apa pun setiap satu suara itu menentukan masa depan bangsa kita,” jelas Hasto.

DPT, lanjut dia, adalah cermin hak rakyat yang berdaulat untuk pemilih dijamin undang-undang. Karena itu hak tersebut harus dilindungi.

Pihaknya juga mengajak masyarakat berpartisipasi. Caranya dengan melaporkan kejanggalan ke KPU.

Pengalaman itu pernah dialami Hasto. “Dari keluarga saya sendiri, dulu Pilgub ikut memilih. Tiba-tiba kemarin tidak bisa memilih,” ungkapnya. (goek)