JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menekankan pentingnya pendidikan bencana masuk kurikulum pendidikan nasional. Hal itu dikatakan Megawati usai menerima penghargaan dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Indonesia dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan di Gedung BMKG, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2019).

Megawati dianugerahi penghargaan oleh BMKG sebagai Tokoh Pelopor Penguatan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Hal itu disebabkan karena jasa Megawati dalam membangun BMKG.

“Disini ada pak Menko PMK, saya katakan bahwa pendidikan kebencanaan itu seharusnya diajarkan di sekolah-sekolah secara aktif, supaya mereka bisa segera melindungi diri dan membantu orang lain apabila bencana terjadi,” kata Megawati.

Terkait pendidikan kebencanaan itu, Megawati mencontohkan manifestasinya di daerah yang rawan terjadi tsunami. “Di daerah yang rawan terjadi bencana tsunami misalnya saya dari dulu warga setempat, khususnya anak-anak sekolah, diajari berenang,” ungkap Megawati.

Presiden ke-5 RI tersebut juga mengingatkan media massa untuk memberikan edukasi pada masyarakat terkait masalah perubahan iklim. Menurutnya, edukasi itu penting untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat Indonesia yang masih cenderung pasif.

“Padahal soal perubahan iklim ini, harus terus dipublikasi secara lebih aktif. Terutama di televisi-televisi daerah yang wilayahnya potensial terkena bencana alam. Sehingga masyarakat selalu dibangkitkan kesadarannya untuk melindungi diri apabila bencana alam datang,” katanya.

Pada kesempatan itu, Megawati mengungkapkan kisahnya ketika membangun BMKG. Semua berawal di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Kala itu, sebagai Wakil Presiden (Wapres), Megawati ditugaskan untuk menangani bencana alam di negeri ini. 

“Memang keputusan membentuk BMKG ini dibuat ketika saya sudah menjadi Presiden, Tetapi sebenarnya penugasannya muncul ketika saya sebagai Wapres,” ungkapnya.

Dia pun berkisah, pada era pemerintahan Gus Dur, negara praktis tidak memiliki uang.

Dan ketika dirinya menelaah  persoalan bencana alam di negeri ini, tampak bahwa penanganan bencana di negeri ini terhalang oleh mata rantai birokrasi yang panjang. Sebab penanganan urusan kebencanaan, berada di bawah otoritas salah satu sub-direktorat di Departemen Perhubungan. 

“Saya pun datang ke Presiden, lalu saya mempersoalkan birokrasi panjang ini. Masak baru ngomong sama menteri, korbannya sudah banyak. Lalu saya mengatakan pada Presiden bahwa ini harus diubah,” cerita Megawati.

Putri sang proklamator Bung Karno ini pun mendapat masukan  untuk membentuk badan guna menangani bencana. Sebab, badan bisa langsung berkoordinasi dengan Presiden dan berkonsentrasi pada penanganan.

“Lalu Presiden pun menyetujui masukan itu. Itulah awal mulanya saya membangun BMKG,” ungkapnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS