JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri minta penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) lebih tegas dalam menghadapi politik SARA dalam pemilu.

Sebab, sebut Megawati, kampanye yang mengedepankan isu SARA dan menghalalkan segala cara untuk menang membuat hilangnya etika berpolitik di Indonesia.

“Saya inginkan KPU, Bawaslu, Panwaslu untuk benar bahwa sepakat dulu caranya (menghilangkan politik SARA) bagaimana. Mau main SARA? Masalah agama, suku. Hanya akan mendatangkan hal-hal dimana yang tampil hanya sebuah sifat permusuhan,” kata Megawati, saat mengumumkan calon gubernur dan wakil gubernur empat daerah di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (17/12/2017).

Menurut Megawati, politik SARA mengakibatkan hilangnya unsur fairness atau adil dalam kontestasi pemilu. Seharusnya, tambah dia, rakyat diberi keleluasaan untuk memilih kepala daerahnya dengan cara-cara yang berbudaya.

Presiden Ke-5 RI itu mencontohkan bagaimana konflik SARA di Maluku begitu panas. Saat itu, dirinya yang masih menjabat presiden diminta untuk menyelesaikan konflik di Maluku.

“Aduh, begini ya. Ketika kebencian dimarakkan, satu keluarga bisa bunuh-bunuhan hanya karena agama. Ditimbulkan kebencian. Sudah lupa ada hubungan darah,” kata dia.

Ia menegaskan, siapapun boleh berkampanye sambil melontarkan janji-janji. Namun, janji tersebut harus dipenuhi saat seorang calon kepala daerah sudah terpilih.

Visi dan misi calon kepala daerah pun disusun agar janji kampanye bersinergi dengan realisasinya. “Kita boleh kampanye dengan segala janji tapi harus dipatuhi,” harapnya

Sementara itu, Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebutkan sejumlah pesan yang ditekankan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk para calon gubernur dan wakil gubernur yang diusungnya. Salah satunya adalah tidak terlibat praktik korupsi.

“Dari ibu ketua umum tadi kan disampaikan dengan sangat jelas pesan-pesan untuk menghadirkan pemerintahan untuk rakyat, pesan-pesan untuk tidak korupsi, pesan-pesan untuk tidak memperkaya diri,” ujar Hasto.

Dia menambahkan, pada sekolah calon kepala daerah yang dilaksanakan oleh PDI-P, telah dibuat semacam komitmen tertulis untuk membangun pemerintahan yang bersih dan antikorupsi.

Partai nantinya juga akan minta para calon kepala daerah untuk mengumumkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sehingga menjadi bagian dari instrumen kebijakan yang transparan.

Politisi kelahiran Yogyakarta itu menegaskan, saat ini partainya juga sudah sangat tegas menjatuhi sanksi pemecatan seketika bagi kader yang terindikasi terlibat kasus korupsi.

Termasuk jika kader tersebut sudah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di KPK.

“Ini satu-satunya sanksi yang dimiliki partai politik. Kami punya sanksi pemecatan seketika bagi mereka yang terkena tangkap tangan dan kemudian sanksi pemecatan bagi kasus-kasus yang memperkaya diri dan korupsi,” tegasnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS