oleh

Megawati: Kekuasaan Itu Penuh Intrik dan Gosip

pdip-jatim-mega-sekolah-cakadaJAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan, menjadi pemimpin bukanlah hal yang mudah. Menurut Megawati, banyak godaan ketika memegang jabatan sebagai pemimpin, dan lingkaran kekuasaan selalu penuh berbagai masalah.

“Jangan dipikir kalau jadi pemimpin itu enak. Lingkaran kekuasaan penuh juga intrik, gosip, ketidaknyamanan,” tandas Megawati, saat membuka kegiatan Sekolah Partai Calon Kepala Daerah di Wisma Kinasih, Kota Depok, Selasa (30/8/2016).

Sebagai seseorang yang telah lama berada di lingkaran pemimpin, banyak peristiwa yang membuatnya jatuh-bangun dalam ranah politik. Sebab dirinya selalu berada di lingkaran kekuasaan tertinggi di Indonesia, sejak ayahnya, Soekarno, menjabat sebagai presiden hingga ketika dia menjadi presiden kelima.

Menurut Megawati, banyak pemimpin yang terlena dengan kemewahan menjadi seorang pemimpin. Hal ini kemudian banyak membuat pemimpin lupa dengan tujuannya untuk membela kepentingan rakyat.

“Ini saya lihat digoyangnya di sini. Seringkali jabatan menyilaukan mata,” ucapnya. (Baca juga: PDI Perjuangan Gembleng Calon Kepala Daerah Pilkada 2017)

Menurut Megawati, para kader PDI Perjuangan maupun tokoh daerah yang maju sebagai calon kepala daerah, sejak awal sudah diingatkan untuk tidak melakukan korupsi.

PDI Perjuangan, kata dia, bahkan menyelenggarakan sekolah bagi para calon kepala daerah, yang kurikulumnya antara lain, memberikan wawasan soal pengelolaan tata pemerintahan yang baik dan transparan, pengelolaan keuangan daerah yang benar, manajemen yang benar, dan sebagainya.

Pemberi materi, kata dia, orang yang kompeten seperti menteri kabinet, pimpinan KPK, dan sebagainya. Selain itu, kata Megawati, bakal calon kepala daerah harus menjalani psikotest dan membuat perjanjian pakta integritas.

“Kalau dari awal sudah diingatkan dan dibekali pengetahuan, setelah menjadi kepala daerah ternyata melakukan korupsi, maka tidak akan dibela,” kata Presiden kelima RI itu.

Megawati menegaskan, kepala daerah yang melakukan praktik korupsi, dampaknya bukan cuma kepala daerah yang bersangkutan, tapi partai pengusung. (goek)