oleh

Megawati: Hak Pemilih Dijamin Konstitusi, Jangan Dihalangi!

JAKARTA – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengingatkan penyelenggara pemilu, untuk tidak menghalangi hak pilih warga Jakarta, dalam putaran kedua Pilgub DKI Jakarta.

Megawati menegaskan, hak pemilih dijamin konstitusi dan lebih tinggi daripada kewenangan petugas di lapangan.

“Siapa pun tidak boleh menghalang-halangi antusiasme warga DKI untuk memilih, meski belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap tambahan sekali pun,” tandas Megawati, saat memberikan pengarahan pada rapat koordinasi (rakor) dengan pengurus DPD PDIP se-Indonesia di kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (12/4/2017).

Presiden ke-5 RI itu minta persoalan hak warga negara untuk memilih dapat terselesaikan dengan baik. Sehingga putaran kedua Pilgub Jakarta semakin berkualitas dengan kian banyak pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya.

“Enam hari menjelang pemungutan suara putaran kedua maka tidak ada lagi ruang abu-abu. Penyelenggara pemilu harus netral dan harus dicegah adanya kecurangan sekecil apa pun”, katanya.

Dia juga menegaskan pentingnya peran saksi dalam putara kedua nanti. Menurut Megawati, saksi adalah senjata. Jadi, saksi bisa menginterupsi.

“Namanya saksi, masak disuruh bisu. Saya ingin ada perbaikan saksi supaya lebih profesional. Ketika ada warga yang mau masuk ke TPS, namun dihalangi-halangi, saksi bisa interupsi, apalagi bila mereka memang membawa KTP atau kartu keluarga,” paparnya.

Oleh karena itu, Megawati berharap pengurus partai bisa memanfaatkan sisa waktu untuk terus memberikan arahan dan  pembekalan kepada para saksi.

Pada kesempatan itu, Megawati dengan penuh semangat juga membeberkan program Ahok-Djarot yang yang sudah dirasakan oleh masyarakat DKI Jakarta.

Kinerja Ahok-Djarot, sebutnya, nyata-nyata bermanfaat bagi rakyat, teristimewa kaum perempuan. Selain KJP, KJS, dan KJP untuk Santri, urai Megawati, juga ada Kartu Jakarta Lansia.

“Belum lagi sentuhan kerakyatan pasukan oranye, biru, hijau, dan kini pasukan merah. Semua membawa kemaslahatan bagi rakyat DKI, khususnya ibu-ibu,” ujar dia.

Putri Sang Proklamator itu menambahkan, model gotong royong pengurus partai dari seluruh tanah air di Pilgub DKI Jakarta, imbuhnya, merupakan bentuk solidnya kerja sama dan kekompakan kader PDI Perjuangan.

Diharapkan, pola gotong royong itu akan bisa dilanjutkan saat pelaksanaan Pilkada Serentak 2018.

Rakor bertemakan “Satu Komando Rapatkan Barisan Menangkan Basuki-Djarot” itu juga dihadiri Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto bersama sejumlah Ketua DPP, termasuk Ketua DPP PDIP nonaktif Puan Maharani. (goek)

rekening gotong royong