JAKARTA – Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri mengatakan, bahwa Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap 8 Maret sebagai hari pengakuan dunia terhadap hak politik kaum perempuan.

“Hari ini bertepatan Hari Perempuan Internasional yang merupakan pengakuan hak politik terhadap perempuan di Indonesia dan dunia,” tutur Megawati, dalam pidato penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa Bidang Politik dan Pemerintahan di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat (8/3/2018).

“Selamat Hari Perempuan Internasional kepada seluruh perempuan Indonesia dan dunia,” ucapnya.

Ketua Umum PDI Perjuangan ini mengaku bahagia mendapat kehormatan menerima gelar Doktor HC dari perguruan tinggi pencetak para pamong praja tersebut.

“Sungguh merupakan kebahagiaan dan kehormatan bagi saya mendapat anugerah gelar Doktor Honoris Causa bidang politik pemerintahan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Semoga IPDN mampu melahirkan kader-kader terbaik bangsa, para pamong praja yang profesional, terampil dan berjiwa nasionalis,” katanya.

Dia menyebutkan, pada 1928 Bung Karno membuat tulisan berjudul Kongres Kaum Ibu. Tulisan itu menjelaskan bahwa persoalan emansipasi perempuan tidak hanya sebatas persoalan persamaan hak dan derajat antara kaum laki-laki dan perempuan. Tapi juga persoalan emansipasi perempuan bagian dari emansipasi bangsa.

“Artinya, keterlibatan dan kesadaran dari kaum perempuan untuk bersama kaum laki-laki mewujudkan bangsa Indonesia yang Merdeka. Gagasan Bung Karno tersebut menjadi landasan bagi saya dalam berpolitik,” ujar Megawati.

Putri Bung Karno ini menegaskan, politik tidak boleh diskriminatif. Politik harus membuka ruang dan akses partisipasi seluruh rakyat yang memiliki hak serta kewajiban dan memikul tanggung jawab sama dalam berkontribusi pada kepentingan nasional.

“Dengan kata lain, kekuasaan politik yang dijalankan oleh pemerintah harus mampu menjamin, melindungi dan memastikan partisipasi rakyat dalam pembangunan,” tukas Megawati.

Karena itu, tambah dia, arah politik adalah hal inti di dalam suatu pemerintahan. Bukan dua hal yang terpisah.

“Pemerintahan tanpa politik yang jelas, ibarat kapal tanpa kompas. Pemerintahan tanpa pemimpin yang memiliki visi misi politik yang jelas, ibarat kapal tanpa nakhoda, yang akan hancur karena membentur karang atau tenggelam karena diterjang badai,” tegasnya.

Sebelumnya, Megawati sudah menerima enam gelar doktor honoris causa. Enam gelar itu dari Universitas Waseda, Tokyo, Jepang (2001); Moscow State Institute of International Relation, Rusia (2003); Korea Maritime and Ocean University, Busan, Korsel (2015); Universitas Padjadjaran (2016); Universitas Negeri Padang (2017); dan Mokpo National University, Mokpo, Korsel (2017). (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS