oleh

Masih Ada Ormas dan Perorangan Ingin Ganti Pancasila

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo menyebut, sampai saat ini masih ada kelompok organisasi kemasyarakatan (ormas) dan perorangan yang terang-terangan ingin mengganti ideologi bangsa.

“Orang boleh berdalih apapun juga. Tapi bukti menyatakan bahwa masih ada kelompok, perorangan yang terang-terangan ingin mengganti Pancasila,” kata Tjahjo, di acara Rakornas Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, di Kemendagri, Jakarta, kemarin.

Menurut Tjahjo, kelompok ormas dan perorangan tersebut membela diri mati-matian tak ingin dicap anti-Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.

Dia menganggap bahwa kelompok ormas dan perorangan tersebut merupakan ancaman nyata terhadap keberlangsungan bangsa.

“Itu contoh kecil, masuk ke perguruan tinggi, baiat mahasiswa kita, 10 tahun dibiarkan, ini ancaman bangsa ini,” ujar dia.

Tjahjo menegaskan, pemerintah memberikan kebebasan bagi setiap warga negara untuk membentuk ormas. Dengan catatan, ideologi dan kegiatannya tidak menyimpang dari ideologi negara.

“Silakan ormas yang mau dakwah ya harus sesuai Al-Quran, yang Kristen, Hindu Budha silakan. Tapi jangan menyimpang dari akidah yang ada, apalagi sampai mengubah Pancasila. Ini terang-terangan kita hadapi,” ucap mantan Sekjen PDI Perjuangan ini.

Dia menambahkan, ancaman tersebut menjadi kewenangan semua pihak untuk menghadapinya, bukan hanya kewajiban TNI dan Polri.

“Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, UUD 1945 sudah final. UU beri kebebasan berhimpun berserikat, buat ormas apapun juga, tapi harus terikat dengan itu,” kata dia.

Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas.

“Terpaksa pemerintah keluarkan perppu. Ini bukan untuk menekan kelompok, tapi negara wajib buat aturan yang tegas untuk melindungi Indonesia. Jadi kita tidak dadakan buat perppu tapi ini antispasi bersama,” kata dia.

Terpisah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah telah bersikap represif dengan menerbitkan Perppu tentang Ormas. Menurut Jokowi, penerbitan perppu itu sudah sangat demokratis karena masih bisa tidak disetujui DPR maupun dibatalkan MK.

“Perppu nanti kan ini masih maju di DPR, di situ juga ada forum setuju dan tidak setuju. Bisa saja di situ dibatalkan atau ditolak. Itu juga masih diberi kesempatan, dari sisi mekanisme hukum, silakan maju ke Judicial Review di Mahkamah Konstitusi. Mekanisme itu semua ada kok,” kata Jokowi  di sela silaturahmi dengan Keluarga Besar Jamiyyah Persatuan Islam (Persis), di Masjid PP Persis Bandung, Selasa (17/10/2017) malam.

Kalau represif, menurutnya, apa yang dia maui kalau yang lain tidak mau harus tetap dilaksanakan. Sedangkan dalam penerbitan Perppu Ormas ini tidak begitu.

Jokowi menegaskan, pemerintah sangat terbuka, tidak hanya masalah Perppu Ormas, yang lain pun juga seperti itu. Ia lantas menunjuk contoh, saat pemerintah menghapus 3.153 Perda, lalu ada yang menggugat di Mahkamah Agung, dimana pemerintah kalah berperkara.

“Ya sudah, kalah ya Perdanya hidup lagi. 3.153 Perda hidup lagi. Itu konsekuensi mekanisme hukumnya seperti itu ya harus kita hargai,” ujar Presiden.

Sebelumnya Jokowi mengemukakan, bahwa penerbitan Perppu Ormas itu sudah melalui kajian yang lama di Menko Polhukam. Ada pengumpulan data-data melalui video maupun buku-buku, dan sebagainya.

“Kemudian dari sana dilihat semuanya, dari sudut keamanan, sudut kebangsaan, dari sudut ketatanegaraan. Kesimpulan yang ada saat itu memang dibutuhkan sebuah erppu karena tanpa perppu nanti penanganan itu, bukan karena masalah ormasnya, penanganan hal-hal yang berkaitan dengan eksistensi negara itu menjadi bertele-tele,” terang Jokowi. (goek)

rekening gotong royong