KABUPATEN Blitar merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang banyak memiliki potensi lokal yang bisa dikembangkan dalam kerangka meningkatkan kesejahteraan warganya. Beberapa potensi lokal yang masih bisa berkembang, antara lain adalah sektor pertanian, perikanan darat dan laut, pariwisata daerah, dan perkebunan.

Bahasan lebih lanjut terkait perkembangan berbagai sektor itu, haruslah pemerintah Kabupaten Blitar meninjau persoalan, rintangan dan hambatan dalam pembangunan secara keseluruhan.

Berdasar data Badan Pusat Statistik Jawa Timur, dari segi Indeks Prestasi Manusia (IPM), harus diakui Kab Blitar, dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2010, IPM Kab Blitar pada angka 73,67, pada tahun 2013 IPM meningkat pada angka 74,92. Akan tetapi dari segi kualitas, masih banyak banyak masalah – masalah pembangunan yang muncul sehingga warga Kabupaten Blitar belum merasakan dampak perkembangan yang signifikan akan proses pembangunan daerah yang berlangsung selama satu dekade belakangan ini.

Kesenjangan Pembangunan wilayah Utara – Selatan.

Problem klasik pembangunan di Kab Blitar adalah permasalahan kesenjangan pembangunan utara dan selatan. Walaupun sesuai Peraturan Pemerintah RI no 3 tahun 2010 lalu telah menetapkan Kec Kanigoro yang notabene di wilayah selatan, sebagai ibukota Kabupaten Blitar, akan tetapi pemerintah Kabupaten seakan tidak memiliki grand strategi dan panjang terkait mengurangi problem kesenjangan pembangunan utara selatan tersebut.

Pemerintah Kab Blitar masih berkutat kepada proses pembangunan fisik yang berada di wilayah Kanigoro saja, tetapi belum menciptakan proses pembangunan berkelanjutan yang memberikan dampak lebih luas bagi wilayah selatan Kab Blitar. Sudah seharusnya pemKab bersama legislatif menyusun secara serius perencanaan pembangunan wilayah selatan yang ditujukan untuk mengupayakan keserasian dan keseimbangan dengan wilayah utara, dengan disesuaikan dengan potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan proses peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga potensi antara keduanya bisa dimanfaatkan secara efisien dan efektif.

Yang harus juga menjadi catatan dalam perencanaan pembangunan wilayah selatan adalah harus didasarkan pada strategi komprehensif dengan konseptual perencanaan tata ruang dan tata wilayah yang berbasis pada alam, manusia dan potensi produktif lainnya. Ada tiga indikator keberhasilan pengembangan wilayah selatan Blitar yang dapat dilihat sebagai kesuksesan pembangunan daerah.

Indikator pertama adalah produktivitas, yang dapat diukur keberhasilan pembangunan wilayah selatan ketika adanya peningkatan produktivitas masyarakat dan perkembangan kinerja institusi daerah. Indikator yang kedua adalah efisiensi, yang terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat diwilayah selatan tersebut. Indikator yang ketiga adalah partisipasi masyarakat, yang mana proses pembangunan wilayah selatan dapat menjamin kesinambungan proses pembangunan secara keseluruhan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh warga Blitar selatan.

Tingginya Biaya Pendidikan dan Rendahnya kualitas pelayanan pendidikan

Ketika banyak pemerintah Kab kota se Indonesia, melaksanakan ide biaya pendidikan gratis bagi usia sekolah (6 – 15 tahun), akan tetapi pemerintah Kabupaten Blitar justru masih berkutat pada problem infrastruktur pendidikan lainnya, permasalahan guru bantu atau guru honorer, atau bahkan permasalahan kelembagaan pendidikan non negeri dan lain-lain. Tetapi belum menyentuh ide dasar penyelenggaraan pendidikan dasar, yakni biaya pendidikan gratis. Dalam hal ini, dunia pendidikan Kab Blitar membutuhkan banyak stake holder dan niatan baik untuk mulai fokus kebijakan anggaran untuk pembiayaan pendidikan. Desakan akan adanya biaya pendidikan gratis terdorong oleh faktor akan kebutuhan rutin bulanan setiap rumah tangga masyarakat Kab Blitar.

Di Indonesia berdasar catatan https://h0404055.wordpress.com/2010/04/02/pendapatan-dan-konsumsi-rumah-tangga , biaya pendidikan adalah 42,40% dari keseluruhan kebutuhan hidup setiap keluarga di Indonesia. Sehingga ketika pemerintah Kab Blitar mampu menggratiskan biaya pendidikan dasar, maka setiap keluarga di Kab Blitar akan menghemat pengeluaran rutin hingga 40% setiap bulannya, dan akan mempengaruhi pada peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat Kab Blitar.

Rendahnya pemenuhan pelayanan kesehatan

Pelayanan kesehatan yang memadai merupakan hak bagi seluruh masyarakat Kab Blitar, tak terkecuali bagi masyarakat miskin. Beberapa program jaminan kesehatan dibuat untuk menunjang penyelenggaraan tersebut, namun masih saja ditemukan kelemahan atas aspek kebijakan pelayanan kesehatan di Kab Blitar.

Pertama, adalah kendala jumlah rumah sakit rujukan yang masih sedikit, sehingga menimbulkan permasalahan jangkauan masyarakat untuk bisa mengakses layanan rujukan tersebut. Hanya ada satu Rumah Sakit Daerah yang dimiliki pemerintah Kab Blitar, yakni RSUD Ngudi Waluyo yang berada di Kel Babadan Kec Wlingi Kab Blitar. Hanya ada 7 Rumah Sakit swasta yang bisa membantu memberikan dukungan pada pelayanan rujukan tersebut.

Terhadap kebijakan ini, jika biaya pendirian rumah sakit dianggap tinggi dari sektor pembiayaan, sudah seharusnya pemerintah Kab Blitar, meningkatkan kualitas pelayanan puskesmas yang sudah tersebar di beberapa kecamatan. Seperti halnya puskesmas di Kec Lodoyo, Kec Wates, dan Kec Bakung untuk mengkover pelayanan rujukan bagi masyarakat Blitar Selatan.

Selain itu ada Puskemas kec Srengat, kec Ponggok dan kec Gandusari untuk mengkover kebutuhan pelayanan rujukan masyarakat di wilayah blitar utara. Dalam hal ini, pemerintah Kab Blitar sudah seharusnya menggandeng beberapa investor swasta untuk mendukung kebijakan peningkatan kualitas layanan puskesmas tersebut.

Tingginya Jumlah Pengangguran

Berdasar data BPS tahun 2013, bahwa 3,74% usia produktif dari 855.357 jiwa berstatus pengangguran atau setara 23.046 jiwa penduduk usia produktif. Masalah pengangguran ini adalah problem pembangunan yang berdampak serius dalam kehidupan sosial kemasyarakatan Kab Blitar. Yakni, masalah kemiskinan, masalah peningkatan tindak kriminalitas, memacu peningkatan jumlah anak jalanan, pengemis dan gelandangan, dan meningkatnya jumlah angka putus sekolah.

Dalam mengentaskan pengangguran ini, pemerintah Kab Blitar harus mampu mendorong terciptanya lahan pekerjaan. Hal ini bisa diatasi dengan menggandeng beberapa investor terkait pendirian industri-industri kreatif yang padat karya. Cara efektif yang kedua, adalah pemerintah Kab Blitar harus segera melakukan pembinaan pengangguran melalui berbagai program pelatihan industri kreatif. Seperti pelatihan teknisi, pelatihan staffing, pelatihan administrasi, ataupun pelatihan keahlian khusus lainnya, sehingga warga pengangguran bisa mengakses dunia kerja.

Dan langkah terakhir adalah mengubah perwajahan dunia pendidikan lokal yang berbasis pada kompetensi entrepreneurship di banyak sekolah mulai pendidikan dasar dan menengah. Sehingga dunia pendidikan di Kab Blitar bisa mendukung program penciptaan wirausahawan-wirausahawan muda dan bisa mendukung kebijakan pemerintah nasional terkait dengan kebijakan mendorong tumbuhnya industri kreatif di berbagai daerah. (*)

*) Penulis adalah Peneliti di Forum Blitar Baru (FBB)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS