JAKARTA – Politisi PDI Perjuangan Maruarar Sirait menegaskan, Presiden Joko Widodo bukanlah boneka dari PDIP. Dia menyebut, Jokowi lebih pantas disebut boneka rakyat karena hanya taat pada konstituen dan konstitusi.

Menurut Maruarar, Jokowi dibebaskan menjalin hubungan dengan siapa saja dan negara manapun tanpa terikat pada satu negara tertentu.

“Tidak ada kekuatan dominan. Keseimbangan tetap terjaga,” kata Maruarar, kemarin.

Hal ini disampaikan Ara, sapaan Maruarar, menjawab survei yang dirilis Indo Barometer pada Rabu (22/3/2017).

Berdasarkan survei itu, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo selama 2,5 tahun memimpin sebesar 66,4 persen.

Sebanyak 32 persen menyatakan belum puas kinerja pemerintah. Sebanyak 12,3 persen publik yang tak puas menilai kebijakan Jokowi hanya menguntungkan pihak tertentu, dan 9,9 persen lainnya merasa tidak puas karena menganggap Jokowi sebagai boneka PDIP.

Maruarar yang juga anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI ini mengatakan, banyak contoh kebijakan yang menunjukkan Jokowi tidak bisa diintervensi pihak luar. Misalnya, dalam pergantian Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Mulai dari Presiden Abdurrahman Wahid sampai ke Susilo Bambang Yudhoyono, orang nomor satu di TNI selalu dipilih secara bergiliran di antara matra yang ada.

Pada era SBY, Panglima TNI adalah Jenderal Moeldoko dari TNI Angkatan Darat. Sesuai tradisi, harusnya Panglima TNI yang dipilih Jokowi adalah dari matra Angkatan Udara.

Namun, Presiden Jokowi lebih mempertimbangkan kapasitas dan memilih Gatot Nurmantyo yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). “Pak Gatot bagus kepercayaan publiknya,” kata Ketua DPP Taruna Merah Putih itu.

Menurut Ara, hal yang sama juga terjadi saat Jokowi memilih Kapolri. Jokowi tidak memilih berdasarkan senioritas angkatan seperti tradisi selama ini.

Jokowi memilih berdasarkan kapasitas dan menunjuk Tito Karnavian. Sebab, Tito dianggap berprestasi selama menjabat Kepala Detasemen Khusus (Desus) 88 Antiteror, Kapolda Papua, dan Kapolda Metro Jaya.

“Kalau Pak Jokowi salah pilih, kepercayaan publik enggak akan setinggi ini,” ucapnya. (goek/*)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS