oleh

Legislator Surabaya: PD Pasar Surya Butuh Direksi yang Kredibel

SURABAYA – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surabaya Baktiono mendorong pemerintah kota mencari figur direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS) yang benar-benar kredibel.

Sebab, dalam kondisi sekarang PDPS membutuhkan sosok pemimpin yang bisa dipercaya untuk membenahi manajemen perusahaan pelat merah milik Pemkot Surabaya tersebut.

Menurut Baktiono, saat ini kondisi manajemen PDPS yang karut marut membutuhkan pembenahan.

Belum tuntas, masalah pemblokiran rekening akibat tunggakan pajak, muncul kasus lain. Yakni adanya aliran dana Rp 13,4 miliar dari rekening Koperasi Pegawai PD Pasar Surya kepada PD Pasar Surya yang kemudian diklaim PDPS sebagai laba tahun 2016.

Baktiono mengatakan, untuk mendapatkan sosok direksi yang diharapkan, kriterianya, calon harus memiliki track record bagus dan profesional.

Sang calon, sebutnya, bisa dari mantan Direktur BUMN, BUMD yang mempunyai prestasi bagus di daerahnya, perusahaan swasta dan sebagainya. “Dibayar mahal enggak masalah, kita sediakan anggarannya,” kata Baktiono, kemarin.

Asalkan, tambah anggota Komisi B DPRD Surabaya ini, direksi baru nanti mampu mengembangkan pasar yang dikelola PD Pasar Surya menjadi lebih baik. Di antaranya mampu menarik investor.

Pada April 2018, ungkapnya, dari dua direksi yang masih menjabat, yakni direktur teknik dan pembinaan pedagang masa kerjanya berakhir. Namun, keduanya tak bisa mengambil keputusan strategis.

Untuk itu, agar masalah di PD Pasar Surya tak berlarut-larut penyelesaiannya, dia menyarankan Pemkot Surabaya segera merekrut jabatan direksi yang kosong. Atau menunggu April nanti dilakukan perekrutan seluruhnya.

Dia berharap, jajaran direksi nanti tugasnya tidak hanya mengatur pungutan dari para pedagang, kemudian diputar lagi untuk membayar tagihan listrik, pajak dan sebagainya.

“Ini untuk meningkatkan kualitas dan manajemen PD Pasar yang lebih baik,” ujar Baktiono yang merasa yakin, jika pengelolaan PD Pasar Surya semakin baik, akan bisa menggerakkan ekonomi di lapisan bawah.

Dia menilai, selama ini jajaran direksi belum mempunyai jiwa wirausahawan dan rekam jejak yang sesuai harapan.

“Jika tak mempunyai pengalaman, apa bisa menarik investor. Jangankan dari luar negeri, dari dalam negeri saja belum tentu,” kata Baktiono.

Wakil rakyat empat periode ini mengungkapkan, penghasilan direktur utama BUMD milik pemerintah kota ini berkisar antara Rp 30 – 50 juta. Untuk menaikkan gaji jajaran direksi, terangnya, memang perlu perubahan peraturan wali kota.

Meski gaji jajaran direksi sudah ada standarisasinya, namun dia menyatakan kenaikan gaji tak menjadi masalah asalkan diimbangi dengan kinerja baik. Sebab taruhannya adalah reputasi Kota Surabaya. (goek)