SURABAYA – Komisi D DPRD Kota Surabaya mengonsultasikan seputar e-warung, syarat dan apa kriteria untuk mendirikannya, termasuk soal juklak-juknisnya, ke Kementerian Sosial RI.

Komisi yang dipimpin anggota Fraksi PDI Perjuangan Agustin Poliaana ini minta program bantuan pangan non-tunai atau beras keluarga sejahtera (Rastra) untuk tahun 2017 itu segera dipercepat.

“Kami berharap program tersebut bisa dipercepat, biar manfaatnya bisa dirasakan warga tidak mampu di Surabaya,” kata Agustin, kemarin.

Legislator yang akrab disapa Titin ini menjelaskan, e-warung adalah tranformasi program beras miskin yang nanti penyalurannya bukan melalui sistem tebus, tapi dengan penyaluran bantuan non tunai melalui e-voucher.

Warga yang berhak, akan diberikan e-voucher senilai Rp 300.000 per tiga bulan untuk kemudian dibelanjakan bahan pokok di e-warung.

Pihaknya juga ingin data penerima manfaat di Surabaya diverifikasi. Sebab sesuai data, warga yang dulu dapat penyaluran beras miskin ada sebanyak 140.000. Sedang keluarga penerima manfaat melalui e-voucher hanya 72.590.

Karena itu, sebut Titin, masih banyak warga yang tidak dapat. “Komisi D ingin menanyakan perbedaan data tersebut,” ujarnya.

Konsultasi ke kemensos, tambah Titin, dilakukan untuk menanyakan perihal pelaksanaan e-­warung yang rencananya mulai berlaku awal Februari depan. Pasalnya, sampai saat ini belum ada petunjuk teknisnya, dan jumlah e-warung di Surabaya masih jauh dari target.

Menurutnya, jumlah e-warung yang bisa didirikan di Kota Pahlawan sekitar 140 unit. Sebab, satu e-warung jumlah penerimanya dibatasi antara 500 – 1.000.

E-warung itu nantinya akan melayani sekitar 72.590 keluarga penerima manfaat (KPM) di Surabaya. Sementara, saat ini jumlah yang ditargetkan dijadikan e-warung hanya 50 titik.

Menurut Agustin, jika hanya disiapkan 50 titik e-warung, pihaknya khawatir timbul gejolak karena jumlahnya tidak seimbang.

Pun 50 titik e-warung tersebut, terang dia, sampai sekarang belum resmi dibentuk dan belum berdiri, alias masih diproyeksikan. (goek)