Senin
17 November 2025 | 5 : 23

Legislator PDIP Dukung Pemerintah Selesaikan Proyek Mangkrak

pdip-jatim-jokowi-proyek-hambalang

pdip-jatim-jokowi-proyek-hambalangJAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Nusyirwan Soejono mendukung pemerintah yang akan menyelesaikan berbagai proyek infrastruktur mangkrak sejak era pemerintahan sebelumnya.

Dia menilai, langkah pemerintah menyelesaikan proyek-proyek mangkrak bisa menyelamatkan kerugian negara.

“Proyek infrastruktur yang tertunda atau mangkrak tentu akan sangat merugikan, khususnya terhadap beban sosial dan pembiayaan,” kata Nusyirwan, dalam keterangan tertulisnya, Senin (7/11/2016).

Pihaknya juga mengapresiasi langkah pemerintah yang melanjutkan proyek pembangunan Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu). Proyek yang dilanjutkan mulai 2015 itu, hari ini ditinjau Presiden Jokowi.

Menurut dia, dengan rampungnya tol sepanjang total 21 kilometer pada 2017 nanti, diharapkan mampu mengurangi tingkat kemacetan kawasan Kalimalang dan sekitarnya.

Legislator yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan ini juga berharap, pembangunan berbagai infrastruktur di era pemerintahan Jokowi-JK ini bisa terus digenjot untuk mengejar ketertinggalan.

“Kita dukung langkah pemerintah untuk mencermati dan memberikan solusi atas berbagai program atau proyek di sektor lain yang tidak jelas penyelesaiannya sampai saat ini,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengancam akan melaporkan 34 proyek pembangkit listrik yang mangkrak ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jokowi menyebut proyek tersebut mangkrak selama tujuh sampai delapan tahun. Terkait itu, dia telah minta laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit 34 proyek tersebut.

Jokowi minta BPKP menyelesaikan audit itu dan segera melapor kepadanya. “Tolong nanti diberitahukan ke saya totalnya berapa karena ini sudah menyangkut angka yang triliunan dan ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus,” kata Jokowi, Selasa (1/11/2016) lalu.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyatakan, jika audit BPKP menyatakan bahwa proyek bisa diteruskan, pemerintah akan meneruskan proyek tersebut hingga selesai.

Namun, dia mengaku pesimistis karena sudah melihat kondisi proyek-proyek itu di lapangan.

“Kalau saya lihat di lapangan, kelihatannya juga banyak yang tidak bisa diteruskan karena memang sudah hancur, sudah karatan. Tinggal kepastian, kalau ini memang tidak bisa diteruskan ya sudah, nanti saya bawa ke KPK,” ucap Jokowi. (goek/*)

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Novita Hardini Dorong Generasi Muda Trenggalek Kuasai Teknologi dan Jadi Pencipta Lapangan Kerja Baru

TRENGGALEK — Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini, menegaskan pentingnya penguasaan teknologi digital bagi ...
LEGISLATIF

Elvita Vetty Sosialisasi Perda Trantibum, Sampaikan Trotoar Bukan untuk Tempat Usaha

GRESIK – Anggota DPRD Kabupaten Gresik Elvita Yuliati atau Vetty melakukan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) ...
LEGISLATIF

Waspada Banjir, Mahfud Husairi Minta Pemkot Pasuruan Perkuat Mitigasi

KOTA PASURUAN – Siaga banjir mesti dilakukan berbagai pihak menyusul tingginya intensitas hujan beberapa pekan ...
LEGISLATIF

Fraksi PDIP: RAPBD Jatim 2026 Harus Jadi Instrumen Politik untuk Keberpihakan kepada Rakyat Kecil

SURABAYA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur menegaskan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ...
KRONIK

Daniel Rohi: Banteng Jatim U-17 Kian Solid, Konsistensi Jadi Modal Utama Menuju Bali

SURABAYA – Banteng Jatim FC U-17 terus menunjukkan perkembangan signifikan dalam rangkaian uji coba menjelang ...
LEGISLATIF

Agar Mampu Bertahan dan Bersaing di Era Digital, Puti Tegaskan Pentingnya Revitalisasi Kesenian Tradisi

SURABAYA — Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Puti Guntur Soekarno, menegaskan pentingnya revitalisasi kesenian ...