JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Nusyirwan Soejono mendukung pemerintah yang akan menyelesaikan berbagai proyek infrastruktur mangkrak sejak era pemerintahan sebelumnya.

Dia menilai, langkah pemerintah menyelesaikan proyek-proyek mangkrak bisa menyelamatkan kerugian negara.

“Proyek infrastruktur yang tertunda atau mangkrak tentu akan sangat merugikan, khususnya terhadap beban sosial dan pembiayaan,” kata Nusyirwan, dalam keterangan tertulisnya, Senin (7/11/2016).

Pihaknya juga mengapresiasi langkah pemerintah yang melanjutkan proyek pembangunan Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu). Proyek yang dilanjutkan mulai 2015 itu, hari ini ditinjau Presiden Jokowi.

Menurut dia, dengan rampungnya tol sepanjang total 21 kilometer pada 2017 nanti, diharapkan mampu mengurangi tingkat kemacetan kawasan Kalimalang dan sekitarnya.

Legislator yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan ini juga berharap, pembangunan berbagai infrastruktur di era pemerintahan Jokowi-JK ini bisa terus digenjot untuk mengejar ketertinggalan.

“Kita dukung langkah pemerintah untuk mencermati dan memberikan solusi atas berbagai program atau proyek di sektor lain yang tidak jelas penyelesaiannya sampai saat ini,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengancam akan melaporkan 34 proyek pembangkit listrik yang mangkrak ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jokowi menyebut proyek tersebut mangkrak selama tujuh sampai delapan tahun. Terkait itu, dia telah minta laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit 34 proyek tersebut.

Jokowi minta BPKP menyelesaikan audit itu dan segera melapor kepadanya. “Tolong nanti diberitahukan ke saya totalnya berapa karena ini sudah menyangkut angka yang triliunan dan ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus,” kata Jokowi, Selasa (1/11/2016) lalu.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyatakan, jika audit BPKP menyatakan bahwa proyek bisa diteruskan, pemerintah akan meneruskan proyek tersebut hingga selesai.

Namun, dia mengaku pesimistis karena sudah melihat kondisi proyek-proyek itu di lapangan.

“Kalau saya lihat di lapangan, kelihatannya juga banyak yang tidak bisa diteruskan karena memang sudah hancur, sudah karatan. Tinggal kepastian, kalau ini memang tidak bisa diteruskan ya sudah, nanti saya bawa ke KPK,” ucap Jokowi. (goek/*)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS