SURABAYA – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Ony Setiawan mengatakan, kebijakan Presiden Prabowo Subianto membuka keran impor dengan menghapus sistem kuota dan menggantinya dengan tarif, harus dengan semangat melindungi sektor pertanian, peternakan, dan UMKM.

Dia menekankan bahwa dengan kebijakan ini, pemerintah harus menaikkan tarif impor terhadap komoditas yang perlu dilindungi tersebut, terutama di sektor pertanian, peternakan, dan UMKM.

“Yang perlu dilindungi seperti sektor pertanian, peternakan, dan yang berkaitan dengan UMKM, maka tarif impor harus dinaikkan,” ujar Ony Setiawan di Surabaya, Jumat (11/4/2025).

Anggota Komisi B DPRD Jatim itu menegaskan bahwa perekonomian lokal rakyat harus diperkuat, terutama dalam sektor kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan pendidikan agar tetap terkendali.

Dirinya juga menilai bahwa Indonesia tidak perlu bergantung pada sektor manufaktur yang tidak strategis, dan tidak menguasai hidup orang banyak. Sebaiknya pemerintah lebih fokus pada pengembangan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi rakyat.

“Manufaktur yang tidak ada kaitan dengan hajat hidup orang banyak tidak usah diprioritaskan. Justru kita harus lebih prioritas di UMKM sebagai tumpuan karena terkait hajat hidup orang banyak,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ony menekankan bahwa sektor pertanian harus tetap berada di tangan masyarakat lokal dan tidak dikuasai pihak asing. Jawa Timur, menurutnya, harus menjadi penyangga utama kebutuhan pangan nasional.

Ony juga minta agar anggaran pemerintah diarahkan untuk memperkuat sektor dasar seperti sandang, pangan, dan papan, serta sektor kesehatan yang strategis bagi masyarakat.

“Urusan pangan dan kesehatan harus dikenakan tarif tinggi untuk impor, agar sektor ini bisa dilindungi dan petani tidak tumbang,” tambah Ony Setiawan.

Dirinya mencontohkan bahwa daging impor yang lebih murah dapat mengalahkan harga daging lokal, dan beras lokal sulit bersaing dengan beras impor dari Vietnam.

Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa setiap produk impor harus dikenakan tarif tinggi agar tidak merugikan produk dalam negeri.

Sementara itu, anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim lainnya, Erma Susanti, menilai kebijakan penghapusan kuota impor ini merupakan bagian dari strategi negosiasi perdagangan global, terutama terkait dengan kebijakan perdagangan Amerika Serikat.

“Membaca ini adalah bagian dari bahan negosiasi terkait dengan perang dagang dan kebijakan disrupsi dari Amerika Serikat. Oleh karena itu, memang perlu ada regulasi yang jelas terkait kebijakan ini,” ujar Erma Susanti.

Erma menambahkan bahwa meskipun kebijakan ini dapat meningkatkan daya saing perdagangan Indonesia, tetap harus ada proteksi terhadap komoditas unggulan nasional, khususnya di sektor pangan.

“Keunggulan kita bisa menjadi bagian dari perdagangan global yang lebih tinggi, tapi tetap harus ada proteksi terhadap komoditas unggulan kita, terutama pangan, karena kekuatan kita ada di situ,” katanya.

Menurutnya, jika kuota impor benar-benar dihapus, pemerintah harus memastikan adanya proteksi terhadap komoditas yang sudah mampu swasembada agar tidak tergerus oleh produk impor yang merusak harga pasar.

“Jangan sampai pasar kita dirusak dengan impor yang bisa merusak harga. Salah satunya adalah tetap mempertahankan proteksi terhadap komoditas unggulan Jawa Timur,” tegasnya.

Erma juga menekankan proteksi beberapa komoditas petani dengan kebijakan membuka kran impor, sejalan dengan garis ideologi partai yang selalu berpihak pada rakyat kecil. Menurutnya, hal ini sesuai arahan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, yakni keberpihakan pada wong cilik. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS