SURABAYA – Ketua Komisi C DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri minta pengelolaan angkutan massal cepat berupa trem yang segera direalisasikan di Kota Pahlawan, harus melibatkan badan usaha milik daerah (BUMD).

“Pelibatan BUMD dalam pengelolaan moda transportasi trem ini diperlukan agar tidak ada monopoli pihak swasta,” kata Syaifuddin, kemarin.

Pria yang juga Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya ini menyebutkan, keterlibatan badan usaha milik pemerintah kota itu di antaranya dalam pelayanan, sistem pengawasan, sekaligus transfer pengetahuan dan keahlian. Pemkot pun punya daya tawar tinggi karena menaruh investasi.

Jika proyek trem menggunakan sistem BOT (build operate transfer), dikhawatirkan Pemkot Surabaya merugi karena nantinya mendapatkan barang bekas saat perjanjian BOT selesai.

Keterlibatan BUMD dalam pengelolaan trem, lanjut dia, membuat perusahaan pelat merah itu punya pemahaman tentang pengelolaan angkutan massal. Bahkan sebagian kebijakan bisa diambil oleh BUMD.

Pun jika sekadar menerima pelayanan dari pihak pengelola swasta, tambah legislator dari PDI Perjuangan ini, pemkot tidak punya keberpihakan kepada masyarakat apabila ada kenaikan harga tiket.

“Karena jika berkaitan dengan transportasi, pemerintah bertanggung jawab kepada masyarakatnya,” ujar Cak Ipuk, sapaan akrabnya.

Terkait pengelolaan moda transportasi massal ini, pada 23–30 Oktober kemarin, delapan anggota Komisi C DPRD bersama perwakilan Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan kunjungan kerja ke Frankfurt, Jerman.

Kunker dilakukan untuk mengetahui manajemen dan pengoperasian angkutan massal cepat berupa trem dan busway.

Menurut Cak Ipuk, transportasi massal diperlukan untuk memenuhi kebutuhan publik. Dari pantauan kalangan anggota dewan di Frankfurt, kawasan pemukiman dan perkantoran semuanya terhubung dengan angkutan massal sehingga ada ketepatan waktu.

“Karena semua penjuru dilewati trem dan busway,” ujarnya.

Dari sisi estetika, sebut dia, dengan adanya trem kondisinya terkesan ruwet karena banyak kabel udara dan lajur–lajur khusus angkutan massal. Namun demikian, dia mengakui, masyarakat kota di Jerman memiliki kesadaran tinggi.

Karena itu dengan adanya gagasan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini membangun trem, papar Cak Ipuk, konsekuensinya membutuhkan penyadaran masyarakat untuk mengubah kebiasaan.

Sedangkan sisi positifnya, pemerintah kota bisa memenuhi pelayanan dan penyediaan sarana dan prasarana angkutan terutama untuk ketepatan waktu. “Di Surabaya  jumlah kendaraan sudah  tidak terhitung. Belum lagi kendaraan dari luar daerah,” ucapnya.

Dengan beroperasinya trem, imbuh dia, konsekuensinya harus ada pembatasan kendaraan pribadi atau angkutan lain yang melewati sekitar jalur trem pada waktu tertentu. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS