Selasa
17 November 2026 | 12 : 00

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Legislator Minta Pemkot Surabaya Seriusi Penertiban Pabrik Ilegal

pdip jatim - syaifuddin sek dpc sby

pdip jatim - syaifuddin sek dpc sbySURABAYA – Ketua Komisi C DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri mengatakan, pemerintah kota (pemkot) tidak serius dalam menertibkan belasan perusahaan di kawasan Jalan Mastrip yang tidak mengantongi perizinan.

Sebab, sampai sekarang belum ada action dari pemkot untuk menertibkan perusahaan yang beroperasi tanpa izin tersebut, dan itu sudah berlangsung bertahun-tahun. Apalagi, pabrik-pabrik yang beroperasional tanpa izin di kawasan Mastrip itu mangkir di acara hearing dengan satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) terkait yang digelar Komisi C DPRD Surabaya.

“Sampai sekarang masih beroperasi meski tak berizin. Rapat dengar pendapat dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah tidak dihiraukan. Sehingga hal ini kami patut mempertanyakan,” kata Syaifuddin Zuhri, Senin (8/9/2015).

Legislator yang akrab disapa Ipuk itu mengungkapkan, awalnya izin pembangunan pabrik itu untuk pergudangan. Dia pun merasa yakin, jika belasan pabrik ‘ilegal’ tersebut tidak pernah melaporkan hasil produksinya, sehingga muncul dugaan ada penyimpangan dalam kewajiban pembayaran pajak.

“Kalau dugaan itu benar, maka ada pendapatan asli daerah (PAD) yang hilang selama bertahun-tahun. Sebab pabrik-pabrik itu rata-rata sudah beroperasi lebih dari 3 tahun, bahkan ada yang 10 tahun,” ujar pria yang juga Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya itu.

Sampai saat ini pihaknya masih menunggu aksi pemerintah kota dalam menindak pabrik-pabrik tak berizin tersebut. Apalagi, persoalan ini sudah disampaikan langsung ke Wali Kota Tri Rismaharini oleh anggota Komisi C, Sudirjo, saat rapat paripurna di gedung DPRD beberapa hari lalu.

“Sebenarnya kami juga punya data adanya pabrik-pabrik ilegal di kawasan lain. Tapi saat ini kami masih menunggu tindakan nyata pemkot terhadap industri di Mastrip, baru nanti mengurus pabrik di kawasan lainnya,” tambah Ipuk.

Komisi C beberapa waktu lalu melakukan sidak ke sejumlah pabrik di sepanjang Jalan Mastrip. Hasilnya, ditemukan sedikitnya 18 perusahaan yang izinnya tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Modusnya macam-macam, mulai dari manipulasi data dan luasan pabrik, sampai perluasan wilayah perusahaan atau pabrik yang tidak terlaporkan kembali.

Ipuk menyatakan, sebagai kota perdagangan dan jasa, pendapatan daerah tentunya juga dari sektor ini. Jika banyak pabrik tak berizin, atau izinnya masa berlakunya sudah habis, atau sudah tak sesuai peruntukan, maka pundi-pundi pendapatan untuk Pemkot Surabaya akan berkurang.

Ketidaktransparanan sejumlah perusahaan itu, jelas Ipuk, berpotensi merugikan keuangan negara, utamanya pajak. Seperti pajak bumi dan bangunan (PBB) maupun pajak hasil produksinya. (goek/*)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KRONIK

Serap Aspirasi Warga Bulak, Yordan Kawal Isu BPJS PBI dan Kependudukan

SURABAYA – Gelaran serap aspirasi (Reses) anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Yordan M-Batara Goa, di Kawasan Bulak, ...
KRONIK

Rapat Paripurna, DPRD Lamongan Sepakat Turunkan Foto Gibran

LAMONGAN – Foto mantan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, yang sebelumnya terpajang di ruang rapat ...
SEMENTARA ITU...

Pasar Lawasan “Sawo Kecik” Diharapkan Dongkrak Ekonomi Trenggalek, Doding Siapkan Spot Khusus

TRENGGALEK – Pasar Lawasan Sawo Kecik diharapkan tidak sekadar menjadi tempat berburu barang antik dan benda ...
KRONIK

Paguyuban Langen Beksan Kiai Pradah Terbentuk, Sukarmi Bersyukur Ada Wadah Perjuangan Pelaku Seni Tradisi

BLITAR – Rasa syukur terpancar dari wajah Sukarmi. Setelah sekian lama para pelaku seni Langen Beksan di wilayah ...
LEGISLATIF

Banyu Biru Djarot Ajak Kader PDIP Madiun Rawat Persatuan dan Keberagaman dari Akar Rumput

MADIUN – Kader partai di tingkat akar rumput memiliki peran penting dalam menjaga persatuan dan merawat keberagaman ...
KRONIK

Sri Untari Tantang Duta Pancasila Melek Sejarah, Rekomendasikan Tiga Buku Bung Karno

MALANG – Finalis Duta Pancasila Kabupaten Malang 2026 ditantang memperkuat literasi sejarah agar tidak hanya ...